Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.” Pada hari Rabu,1 April 2015 KPPU mengeluarkan putusan perkara Nomor 14/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) terkait pelanggaran penetapan harga jual LPG oleh 17 agen Hiswana Migas area Bandung dan Sumedang dalam kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik penetapan harga dan untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di wilayah Bandung dan Sumedang. Jenis penelitian ini adalah library research (kepustakaan) dengan pendekatan yuridis Normatif yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian tertentu yang di dapat dari dokumentasi/catatan peristiwa yang sudah berlalu untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dianalisis secara deduktif. Penulis berkesimpulan bahwa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Praktik Penetapan Harga yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah suatu praktik yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam penjelasan Hadits Riwayat Abu Daud, Nabi menganjurkan umatnya untuk menghindari sistem penetapan harga (ta’sir). Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait Penetapan Harga Elpiji di wilayah Bandung dan Sumedang telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena Islam melarang menjual barang yang tidak diridhai salah satunya penetapan harga sebab dapat menimbulkan kemadharatan serta dapat merusak mekanisme pasar. Kata kunci: Hukum Ekonomi Islam, Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2014, Penetapan harga.


Deskripsi Lain

This research titled "Legal views of Islamic Economics against the Commission's Decision No. 14/KPPU-L/2014 About Alleged Violation of Article 5 (1) of Law No. 5 of 1999 Related Agreements Pricing LPG in the Territory Bandung andSumedang." On Wednesday, April 1, 2015, KPPU issued Decision Number 14 / KPPU-L / 2014 regarding alleged violation of Article 5 paragraph (1) related to LPG sale price violation by 17 Hiswana Migas agents in Bandung and Sumedang area on June 21, 2011 until By December 15, 2013. The purpose of the this study was to determine the views of Economic Law of Islam against the practice of price fixing and to explain the views of Economic Law of Islam against the KPPU decision No. 14/KPPU-L/2014 concerning alleged violations of article 5, paragraph (1) of Act No. 5 of 1999 related to the Agreement determination LPG price in Bandung and Sumedang. This type of research is the research library with juridical Normative that is based on a legal provision or certain events and phenomena in the can of documentation / records of events that had passed to further analyzed qualitatively and analyzed deductively. The author concludes that in the Perspective of Islamic Economic Law Practice Pricing can result in monopolistic practices and unfair business competition is a practice that is contrary to law because the explanation of Islamic Economics History of Abu Daud Hadits, the Prophet encourage Muslims to avoid pricing system(ta'sir). View of Economic Law of Islam against the Commission's Decision No.14/KPPU-L/2014 concerning alleged violations of Article 5, paragraph (1) of Act No. 5 of 1999 related to Pricing LPG in Bandung and Sumedang accordance with Economic Laws of Islam because Islam forbids the sale items that are not blessed one of them it could lead to price-fixing and corrupt madharat and destructive market mechanism. Keywords:Islamic Economic Law, the Commission's Decision No.14/KPPU-L/2014, Price fixing.

• Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan KPPU Nomor: 14/KPPU-L/2015 Tentang Penguasaan Pasar Dan Posisi Dominan
• TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 21/KPPU-L/2015 TENTANG PERJANJIAN BAKU DAN PRAKTEK MONOPSONI
• TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 14/KPPU-L/2014 (Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang)