Anda belum Log-in!
Silahkan Log in
Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Rabu , 22 January 2025
Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
di-posting oleh 140111100298 pada 2019-02-11 14:38:31 • 372 klik
PERBUATAN ANARKHIS PADA SAAT UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
ANALYSIS DEVELOPMENT AT THE TIME OF FEELING IN CRIMINAL LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA
disusun oleh ABDUS SABIL ARROZAT
Subyek: | unjuk rasa anarkis dan pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum |
Kata Kunci: | unjuk rasa anarkis dan pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum |
[ Anotasi Abstrak ]
Menyampaikan pendapat dimuka umum melalui aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak dari setiap masyarakat, menyampaikan pendaat dimuka umum ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau pempinan dan penguasa, dalam menyampaikan pendapat ini tidak selamanya dilakukan dengan baik dan benar, terkadang masyarakat melakukan aksi anarkis dalam menyampaikan aspirasinya, pada faktanya meskipun telah melakukan aksi anarkis tetapi para peserta ini akan melakukan aksi susulan jika salah satu temannya yang ditangkap oleh aparat penegak hukum kemudian setelah terjadi aksi susulan maka aparat penegak hukum akan sangat mudah untuk melepaskan pihak tersebut, hal ini lah yang membuat lemahnya penerapan hukum, sehingga perlua adanya upaya peningkatan pertanggungjawaban yang lebih baik dan lebih tegas serta lebih jelas. Penulisan Skripsi terkait persoalan diatas tersebut adalah menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan hukum dari tindakan anarkis meskipun dalam aturannya tindakan anarkis adalah tidak pidana, kemudian kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan ini, yang mana sangat mudahnya melepaska pihakyang melakukan aksi anarkis diarenakan adanya aksi susulan atau tuntutan dari masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa untuk melepaskan temannya, meskipun sudah bahwa tindakan anarkis adalah tindak pidana dan harus dipertanggungawabkan perbuatannya. Sehingga perlu adanya peningkatan dari aparat penegak hukum dalam melaksanan Perintah peraturan Perundang Undangan terkait tindakan anarkis Kata kunci: (unjuk rasa, anarkis dan pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum)
Deskripsi Lain
Stating an argument publicly in a demonstration form is a people right, situation happens as an act from society toward the government. Once, anarchism consists there when society delivering their opinion. It constitutes the law enforcer to catch out the participant. This step adding the continuations demo; they intended to disembarrass their friend will be released by the law enforcer easily. It makes a blind law so needful a high responsible. This study researches the problem above using normative juridical, a process to find a law regulation; the principle or it doctrines in order to answer the issue. The result of this study shows a weak law applied in anarchism although the punishment is a prison. The lack of firmness makes the male factor of anarchism released easily because the continuations demo, whereas the anarchism is a criminal needs responsibility. In such a way it is necessary an increasing of law enforcer in executing the law through anarchism. Keywords: (Demo, anarchism, criminal responsibility and law enforcer.)
Kontributor | : Aris Hardinanto. S.H., M.H. |
Tanggal tercipta | : 2019-01-18 |
Jenis(Tipe) | : Text |
Bentuk(Format) | |
Bahasa | : Indonesia |
Pengenal(Identifier) | : TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326 |
No Koleksi | : 140111100298 |
Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)
1. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326-140111100298_ABSTRACT_TOC.pdf - 32 KB
2. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326-140111100298_COVER.pdf - 498 KB
3. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326-140111100298_CHAPTER 1.pdf - 48 KB
4. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326-140111100298_CHAPTER 2.pdf - 76 KB
5. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326-140111100298_CHAPTER 3.pdf - 73 KB
6. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326-140111100298_CONCLUSION.pdf - 10 KB
7. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-15326-140111100298_REFERENCES.pdf - 83 KB
Dokumen sejenis...
Tidak ada !
Dokumen yang bertautan...
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT.SMELTING, GRESIK
- PERBUATAN ANARKHIS PADA SAAT UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Kembali ke Daftar