ABSTRAK Ditengah kemajuan peradaban dunia dimana teknologi sudah mencapai revolusi industri 4.0 atau disebut dengan Discruptive Inovation, banyak terjadi Transaksi transnasional. Transaksi ini mengakibatkan adanya hubungan hukum dan sengketa dengan negara lain yang memiliki perbedaan sistem hukum masing-masing negara. Seperti kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) yang akhir-akhir ini terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pilihan hukum yang digunakan dalam penyelesaian kepailitan lintas batas, dimana kedua belah pihak terikat dengan hukum nasionalnya, dan menganalisis penyelesaian perkara kepailitan lintas batas terhadap eksekusi harta pailit berdasarkan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pilihan hukum dalam penyelesaian kepailitan lintas batas yang menggunakan sistem hukum berbeda yaitu dengan cara melihat adanya suatu perbedaan prinsip yang dipakai. Jika terdapat perbedaan prinsip maka harus ada yang namanya perjanjian bilateral atau perjanjian diantara para pihak. Perjanjian ini menjadi salah satu syarat yang penting, bukan hanya sebagai penentu pilihan hukum, tetapi juga kemudahan dalam pemberesan harta debitor pailit yang terletak di luar negeri. Kata kunci: Kepailitan Lintas Batas, Eksekusi aset, Hukum Perdata Internasional


Deskripsi Lain

ABSTRACT Amid the progress of world civilization where technology has reached the industrial revolution 4.0 or called Discruptive Innovation, many transnational transactions occur. This transaction results in legal relations and disputes with other countries that have different legal systems in each country. Such as cross border insolvency (cross border insolvency) that recently occurred. Therefore, this study was conducted to explain the choice of law used in the settlement of cross-border bankruptcy, where both parties are bound by national law, and analyze the settlement of cross-border bankruptcy cases on the execution of bankrupt assets under international civil law. This research uses normative legal research using the statutory approach. The results of this study indicate that the choice of law in the settlement of cross-border bankruptcy that uses a different legal system is by seeing a different principle that is used. If there are differences in principles, there must be a bilateral agreement or agreement between the parties. This agreement is one of the important conditions, not only as a determinant of legal choice, but also an ease in issuing bankruptcy assets located abroad. Keywords: Cross-border Insolvency, Asset Execution, International Civil Law

• TINJAUAN YURIDISa KEPAILITAN LINTAS BATAS TERHADAP EKSEKUSI ASET DEBITOR PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL