Pademi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, Mengharuskan Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk menanganinya. Jika dilihat dari prespektif hukum tata negara darurat apakah berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani Pademi Covid 19 ini bisa disebut menerapkan hukum abnormal yang biasa diambil jika negara sedang dalam extraordinary condition hal ini yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dari sudut pandang tujuannya akan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif mencakup hukum sebagai disiplin preskriptif dan disiplin analitis dimana melihat hukum dari sudut pandang norma-norma.Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dari peraturan perundang-undangan undangan, sekunder dari buku dan jurnal serta bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan pemerintah menetapkan Kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan aktivasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jika dilihat berdasarkan hukum tata negara darurat Pilihan skema hukum ini tidak menyebabkan kekuasaan penguasa darurat menjadi sangat besar dan cepat dalam mengeksekusi kebijakan, namun pendekatan kedaruratan berdasar undang-undang ini membuat perspektif kebijakan darurat lebih spesifik kepada kesehatan masyarakat dan bencana karena yang digunakan memang undang-undang mengenai kesehatan masyarakat dan bencana. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa darurat menjadi fokus dan sangat terbatas, serta semua ketentuan dalam konstitusi seharusnya masih dapat tetap bekerja untuk melindungi hak-hak warga negara. Kata Kunci : Keadaan Darurat, Covid 19, Hukum Tata Negara Darurat


Deskripsi Lain

The COVID-19 pandemic that has occurred throughout the world, including Indonesia, requires the government to issue various legal policies to deal with it. If viewed from the perspective of emergency constitutional law, can the various policies issued by the government to deal with the Covid-19 pandemic be called implementing abnormal laws which are usually taken when the country is in extraordinary condition, this will be investigated further in the writing of this thesis. This research from the point of view of its purpose will use normative or doctrinal legal research. Normative legal research includes law as a prescriptive discipline and an analytical discipline which looks at law from the point of view of norms. The technique of collecting legal materials uses the library research method or library research. The sources of data used are primary data from laws and regulations, secondary data from books and journals and tertiary legal materials. The data will be analyzed by descriptive analysis method. Based on the data analysis carried out, it was concluded that the government established a health emergency through Presidential Decree No. 11 of 2020 regarding the Determination of Public Health Emergency Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is an activation of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine if viewed based on the law. emergency state administration The choice of this legal scheme does not cause the emergency authority to become very large and fast in executing policies, but the emergency approach based on this law makes the emergency policy perspective more specific to public health and disasters because what is used is the law on public health. and disaster. Therefore, the powers of the emergency authorities are focused and very limited, and all provisions in the constitution should still work to protect the rights of citizens. Keywords: Emergency, Covid 19, Emergency Constitutional Law

• INSTALASI JARINGAN INTERNET DAN JARINGAN LOCAL AREA NETWORK(LAN) UNTUK LAYANAN VIDEO CONFERENCE DENGAN STANDAR WIFI DI MASA PANDEMI COVID-19
• Pengaruh Pandemi Covid – 19 Terhadap Abnormal Return pada Saham LQ45, SET50, dan VN30
• KEADAAN DARURAT SEBAGAI DASAR AKAD NIKAH SECARA DARING BERDASARKAN PENGATURAN DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA
• ANALISIS SELF REGULATION SISWA PADA PEMBELAJARAN MASA PANDEMI
• KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PADEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT