ABSTRAK Indonesia sering kali dikatakan sebagai negara majemuk, keanekaragaman mulai dari budaya, hayati, flora serta fauna. Yang menjadi potensi kekuatan bagi Indonesia untuk memajukan perkembangan periwisata Indonesia.Pariwisata berarti berangkat daritempat tinggal, menuju dan singgah di berbagai tempat serta kembali ke tempat asalnya.Dalam Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 sebenarnya sudah di tegaskan mengenai larangan sebagai pengemis sebagai mana tertuang dalam Pasal 3 Ayat 1yaang berbunyi “Larangan sebagai gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila” dan Pasal 4 yang berbunyi“ Setiap orang dilarang melakukan aktifitas sebagai gelandangan,pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusiladi tempat umum”. Sehingga dapat dikatakan bahwa wisata religi asta batuampar ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana pada tempat tersebut masih banyak sekali pengemis yang meminta-minta pada wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut.Dan juga bisa dikatakan pengemis disana di jadikan semacam tradisi yakni kebiasaan turun temurun, hal tersebut melanggar akan peraturan yang ada.Pengelolaan destinasi wisata bisa dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintahan kabupaten, dinas pariwisata, kepala desa sekitar dan pengelola wisata, sedangkan apabila objek wisata merupakan hak pribadi milik perorangan atau ada organisasi yang mengelola maka dapat pula pengembangan dilakukan secara individual tanpa melibatkan peran pemerintah yang besar. Pengelola Wisata Religi Batuampar itu sendiri tidak mau bekerja sama dengan Pihak Pemerintah kabupaten Pamekasan pengelola Wisata Religi asta Batu Ampar Tidak menerapkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial. Maka harus di adakan sebuah Pelatihan mengenai Peraturan daerah tersebut, upaya bisa memberikan pemahaman kepada pihak masyarakat yang kurang Paham Terhadap Perturan yang ada.Dikarekan belum adanya laporan mengenai adanya pengemis yang ada di wisata Religiasta Batu ampar, pada hakikatnya pelaporan tersebut dilakukan oleh kepala desa pangbatok, akan tetapi di karenakan tidak ada kerja sama di anta keduanya yakni pihak Pengelola dan kepala desa sehingga pengelola mengelola sendiri terhadap wisata tersebut dan pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja menunggu akan adanya laporan dari pihak pengelola untuk diadakannya kontroling ke daerah wisata Religi Asta Batu Ampar untuk menengani keaman dan keteriban disana agar tidak mengganggu para wisatawan yanghendak berkungjung ke wisata Asta. Kata Kunci : Efektivitas Peraturan Daerah, Tanggapan Penegak Hukum,Tanggapan Pengelola Wisata.


Deskripsi Lain

ABSTACT Indonesia is often said to be a pluralistic country, with diversity ranging from culture, biology, flora and fauna. Which is a potential strength for Indonesia to advance the development of Indonesian tourism. Tourism means departing from where you live, going to and stopping at various places and returning to your place of origin. In the Regional Regulation of Pamekasan Regency Number 1 of 2017 it has actually been confirmed regarding the prohibition of being beggars stated in Article 3 Paragraph 1 which reads "Prohibition of being homeless, beggars,street children, buskers, and immoral actors" and Article 4 which reads "Every people are prohibited from carrying out activities vagrants, beggars, street children, buskers, and/or immoral actors in public places”. So it can be said that this Asta Batuampar religious tourism is not in accordance with existing regulations, where in that place there are still a lot of beggars who beg tourists who visit that location. And it can also be said that beggars there are made into a kind of tradition, namely a hereditary habit, this violates the existing regulations.Management of tourist destinations can be done in coordination with district governments, tourism offices, local village heads and tourism managers, while if the tourism object is a private property belonging to an individual there is an organization that manages it, development can also be carried out individually without involving a large government role. The Batuampar Religious Tourism Manager itself does not want to cooperate with the Pamekasan Regency Government, the Batu Ampar Religious Tourism manager does not apply the Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning the Implementation of Social Order. So there must be a training on these regional regulations, an effort to provide understanding to the people who do not understand the existing regulations. Due to the absence of reports regarding the existence of beggars in Asta Batu ampar religious tourism, in essence the reporting was carried outby the village head of Pangbatok, but because there was no cooperation between the two,namely the manager and the village head, the manager managed the tour himself. and the Social Service and the Civil Service Police Unit are waiting for a report from the management for controlling the Asta Batu Ampar Religious tourism area to handle security and order there so not to disturb the tourists who want to visit Asta tourism. Keywords : Effectiveness of Regional Regulations, Law Enforcement Response,Tourism Manager Response.

• EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL PADA WISATA RELIGI ASTA BATUAMPAR KABUPATEN PAMEKASAN