ABSTRAKrnPerlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan serta peraturan daerah, pemerintah daerah telah berupaya, menjalankan tugas dan fungsinya dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan pendampingan, kemudian akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, kemitraan usaha serta kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan dilaksanakan karena keterbatasan kewengan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten bangkalan.rnPenelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan sosiologi hukum yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengkaji isu hukum yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.rnKata kunci : Peran Pemda, Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe protection and empowerment of fishermen in Bangkalan Regency is guided by statutory regulations and regional regulations. The regional government has made efforts to carry out its duties and functions in protecting and empowering fishermen, such education and training activities, mentoring counseling, access to science, technology and information, business partnerships. well fishermen's institutions, but the implementation is not optimal and is implemented because of the limited authority of the Bangkalan district government. rnThis research uses empirical legal research, an approach used by legal sociology which is expected to be able to contribute ideas in examining legal issues related to the role of local government in protecting and empowering fishermen.rnKeyword : The role of local government, protection and empowerment of fishermen.

• PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH