Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt, yang mana pelakunya merupakan anak yang telah melakukan perbuatan pidana karena dengan tanpa hak membawa senjata tajam dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undnag-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dari ketiga putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana yang berbeda terutama jenis pemidanaan yang dijatuhkan. Hal yang menjadi permasalahan adalah apakah tepat menjatuhkan jenis pemidanaan yang berbeda oleh hakim terhadap ketiga putusan tersebut sehingg a anak pelaku pidana dijatuhi jenis pidana yang berbeda.rnDisparitas pemidanaan adalah penerapan pidana yang berbeda oleh pengadilan terhadap terdakwa dalam tindak pidana yang memiliki kemiripan karakteristik atau yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.rnDari ketiga putusan tersebut terjadinya disparitas pemidanaan terhadap anak pelaku pidana pada dasarnya merupakan hal yang wajar, karena dapat dikatakan hampir tidak ada kasus yang memang benar-benar sama. Penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak pelaku tanpa hak membawa senjata tajam yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor hakim baik kondisi internal maupun ekternal yang mempengaruhi hakim, latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, rekam jejak terdakwa dalam melakukan kejahatan, peran terdakwa dalam kejahatan, tingkat pemahaman terdakwa, cara melakukan tindak pidana antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya berbeda serta jumlah barang bukti. Selain itu dalam perkara anak hasil laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan dan kemampuan orangtua untuk mendidik, mengawasi dan membimbing anak mempengaruhi jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap anak pelaku pidana.


Deskripsi Lain

In Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn and Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt, where the perpetrator is a child who has committed a criminal act because without the right to carry a sharp weapon and violate Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. From the three decisions, the defendant was sentenced to different punishments, especially the type of punishment imposed. The issue is whether it is appropriate to impose different types of punishment by the judge on the three decisions so that the juvenile offenders are sentenced to different types of punishment.rnSentencing disparity refers to the unequal application of punishments by the court to defendants in criminal offenses that share similar characteristics whose dangerousness can be compared, without a clear basis for the discrepancy. We understand that this can be frustrating and confusing for those involved in the criminal justice system.rnFrom the three decisions, the disparity in punishment against juvenile offenders is basically a natural thing, because it can be said that there are almost no cases that are really the same. The causes of disparity in the imposition of punishment against juvenile offenders without the right to carry sharp weapons are: the legal factor itself, the judge's factor, both internal and external conditions that influence the judge, the defendant's background in committing a criminal offense, the defendant's track record in committing crimes, the defendant's role in the crime, the defendant's level of understanding, the way of committing a criminal offense between one perpetrator and another, and the amount of evidence. In addition, in the case of children, the results of research reports from the Correctional Center and the ability of parents to educate, supervise and guide children affect the type of punishment that will be imposed on criminal offenders.

• Aspek pemidanaan bagi pelaku carok satu lawan satu( Analisis kasus diwilayah polres Bangkalan Madura)
• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DI INDONESIA
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NO. 59/PID.B./2012/PN.BKL. TENTANG KUALIFIKASI CAROK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
• PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA DILENGKAPI SURAT IJIN YANG SYAH DI POLSEK SEPULU
• ANALISIS HUBUNGAN DAYA SAING DENGAN DISPARITAS (Studi Kasus 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2012)