Indonesia memiliki perairan sebesar 3.257.357 km², sehingga laut mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena memiliki berbagai macam fungsi. Karena letaknya yang strategis membuat Indonesia memiliki potensi dibidang kelautan dan perikanan. Keberadaan perikanan tidak lepas dari penangkapan ikan yang harus sesuai dengan peraturan yang telah tercantum. Namun Dalam pengolahan perikanan tangkap khususnya saat penangkapan ikan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Dan Salah satu pelanggaran yang terjadi terjadi di perairan Sumenep yaitu penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan cara memodifikasi alat penangkapan berupa pukat harimau, trawl dan alat pengeboman. Sedangkan penegakan gukum di laut memiliki pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di laut Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Serta Lokasi penelitian terdapat di Kabupaten Sumenep. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatifrnHasil dari penelitian ini bahwa tindak pidana perikanan di perairan Kabupaten Sumenep masih marak yang mana para pelaku dari nelayan lokal dan nelayan luar melakukan penangkapan ikan tidak sesuai aturan. Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana perikanan tidak berjalan dengan baik, karena terdapat benturan terhadap 3 (tiga) sistem hukum yakni subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.rnKata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Di Perairan Kabupaten Sumenep.


Deskripsi Lain

Indonesia has waters of 3,257,357 km², so the sea has a very important position for the Indonesian people because it has various functions. Because of its strategic location, Indonesia has the potential in the field of marine and fisheries. The existence of fisheries cannot be separated from fishing which must be in accordance with the regulations that have been listed. However, in the processing of capture fisheries, especially when fishing, there are violations committed by fishermen. And one of the violations that occur in Sumenep waters is the use of fishing gear that is not environmentally friendly by modifying fishing gear in the form of trawling, trawling and bombing tools. While law enforcement at sea has the understanding that all efforts made by the government in ensuring safety and security in the sea of national jurisdiction, both human safety and security, the natural environment, well the safety and security of shipping. Therefore, this research was conducted to analyse how law enforcement against fisheries crime in the sea of Sumenep Regency. The research method used in this research is through empirical research with an empirical juridical approach. In data collection is done by interview, observation and literature study. And the research location is in Sumenep Regency. Data analysis used in this research is a qualitative descriptive method. The result of this research is that fisheries crime in the waters of Sumenep Regency is still rampant where the perpetrators of local fishermen and outside fishermen do fishing not according to the rules. So far law enforcement carried out by law enforcement officials in overcoming criminal acts of fisheries is not going well, because there is a collision of 3 (three) legal systems namely legal substance, legal structure and legal culture.rnKeywords: Law Enforcement, Fisheries Crime, in the Waters of Sumenep Regency.

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN KABUPATEN SUMENEP