Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk salah satunya di lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu yang aman dan nyaman agar mahasiswa dapat belajar secara maksimal, justru menjadi salah satu tempat penyumbang terjadinya kekerasan seksual. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab kebanyakan korban tidak mendapatkan hak perlindungan dan penanganan yang maksimal dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah ataupun peran aktif yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dalam memberikan hak perlindungan terhadap koban kekerasan seksual.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan adalah melalui pembentukan satgas sebagai lembaga pencegahan dan penanganan, menyediakan layanan pelaporan sebagai sarana pelaporan bagi korban dan saksi, melakukan penanganan yang sesuaai dengan peraturan yang berlaku, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga eksternal, dan melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Perguruan tinggi yang tidak memiliki dan membentuk satgas mendapatkan konsekuensi berupa sanksi administratif.


Deskripsi Lain

The results of this study indicate that the role of universities in ensuring the fulfillment of the rights of victims of violence is through the formation of a task force a prevention and handling institution, providing reporting services a means of reporting for victims and witnesses, carrying out handling in accordance with applicable regulations, coordinating and collaborating with external institutions, and conducting socialization an effort to prevent sexual violence. Universities that do not have and form a task force will receive consequences in the form of administrative sanctions.

• Peranan bantuan hukum dan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di polres Bangkalan sektor sepuluh
• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERGADAP PRODUL LICENSEE YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR KONTRAK LISENSI
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN