Penelitan ini mencoba mengulas konsep lembaga Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dengan melihat konsep DewanPertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalamstruktur ketatanegaraan Indonesia, komposisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) serta melihat perbedaan kedudukan dan konesp dalam memberikan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Penelitian ini merupakanpenelitian kepustakaan (libraryresearch) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatansejarah.Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumenyaitu peraturan perundang-udangan serta literature dan data yang diperoleh dari penelitiankepustakaan diolah menggunakan metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini (Wantimpres KeberadaanDewan Pertimbangan Agung ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUDNRI Tahun 1945, DPA berkedudukan sebagai organ tinggi negara yang sejajar denganPresiden. Dengan adanya perubahan menjadi dewan pertimbangan presiden tidak lagi sebagai lembaga tinggi Negara, dimana secara konsep kedua lembaga ini memiliki perbidaan yang dulunya sebagai lembagi tinggi negara tapi sekarang barada di bwahlembaga kepresiden. Implikasi dari Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006Tentang Dewan Pertimbangan Presiden perubahan ini dapat merusak sistemketatanegaraan di Indonesia di sebabkan perubahan ini tidak subtantif terhadapakebutuhan dalam ramgaka perbaikan sistem ketatanegaraan


Deskripsi Lain

This research tries to review the concept of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) institution in the Indonesian Constitutional Structure by looking at theconcept of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) with the Supreme AdvisoryCouncil (DPA) in the Indonesian constitutional structure, the composition of the members of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) and seeing the dif erences in positionand conspiracy in providing advice and consideration of the Presidential AdvisoryCouncil (Wantimpres) in the Indonesian constitutional structure. This research is alibrary research through a statute approach and historical approach. This research uses data collection methods in the form of document studies, namely legislation and literatureand data obtained from library research are processed using analytical methods. The results of this study indicate that this institution (Wantimpres The existence of the Supreme Advisory Council of Indonesian state administration before the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, DPA is positioned ahigh state organ parallel to the President. With the change to the Presidential Advisory Council, it is no longer a high state institution, where conceptually these two institutions have dif erences that used to be a high state institution but are now under the presidential institution. The implications of the Amendment to Law Number 19 of 2006 concerning the Presidential Advisory Council of this change can damage the constitutional systeminIndonesia because this change is not substantive to the needs in the improvement of the constitutional system.