Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masa depan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, perkembangan zaman serta pengaruh lingkungan sosial memunculkan fenomena anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk anak yang telah menikah. Skripsi ini ditujukan untuk mengkaji mengenai batasan umur anak dan status kawin terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Batas umur merupakan merujuk pada usia minimal yang ditetapkan dalam suatu peraturan hukum untuk memberikan seseorang hak dan kewajiban tertentu untuk menentukan status hukumnya. Dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang batas umur anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun. Namun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum nampak secara jelas mengenai perlindungan hukum dan batasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana namun sudah berstatus kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa regulasi mengenai batas umur terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun sudah berstatus kawin belum Nampak adanya perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana namun sudah berstatus kawin. Regulasi mengenai anak pelaku pidana yang sudah berstatus kawin harus seimbag dengan pelaksanaan bersama dengan penegak hukum dalam memenuhi hak dan kewajiban untuk anak agar mencapai sebuah perlindungan hukum yang tepat bagi anak.


Deskripsi Lain

Children represent vital national assets with a strategic role in shaping the countrys future development. Consequently, ensuring the protection of children is a collective responsibility shared among families, communities, and the state. However, societal changes and evolving social environments have led to the emergence of children involved in criminal activities, including those who have entered into marriage. This thesis seeks to examine the legal implications of age limitations and marital status concerning children who commit criminal offenses. The term “age limitation” refers to the minimum legal age established by law that grants individuals specific rights and obligations, thereby determining their legal status. Under Indonesia’s positive law, particularly Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, a child is defined any individual under the age of 18. Nevertheless, the law does not explicitly address legal protection age-related provisions for children who have committed criminal acts but are already legally married. This research employs a normative legal methodology, utilizing a statutory approach. The findings of this study reveal that the current legal framework does not provide adequate specific protection for married children who engage in criminal conduct. The regulation of criminally liable married children should be aligned with consistent implementation by law enforcement to ensure that their rights and obligations are fulfilled, thereby achieving appropriate legal protection for such individuals.

• Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt)