Parkir liar di tepi jalan umum merupakan salah satu permasalahan lalu lintas yang banyak dijumpai di wilayah perkotaan maupun kawasan industri, termasuk di Kabupaten Gresik. Sebagai daerah industri yang mengalami perkembangan pesat, mobilitas kendaraan berat seperti truk meningkat signifikan, sehingga sering kali ditemukan kendaraan truk yang memarkirkan diri secara sembarangan di tepi jalan umum. Tindakan ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga menimbulkan potensi kecelakaan. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran parkir liar, sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, sopir truk, masyarakat, dan pengguna jalan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan studi kepustakaan, dengan lokasi penelitian difokuskan pada ruas Jalan Raya Deandles dan Jalan Raya Gresik–Lamongan yang merupakan jalan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksiterhadap truk yang parkir liar belum berjalan optimal. Penindakan masih terbatas pada teguran lisan karena terkendala status jalan nasional, rendahnya kesadaran sopir, dan keterbatasan sarana. Upaya yang telah dilakukan meliputi pembentukan regulasi daerah, pembangunan Tempat Khusus Parkir di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu, serta koordinasi lintas instansi untuk pelaksanaan operasi gabungan guna mendukung efektivitas penindakan di lapangan.


Deskripsi Lain

Illegal parking on the side of public roads is a common traffic problem in urban areas and industrial areas, including Gresik Regency. As an industrial area experiencing rapid development, the mobility of heavy vehicles, such trucks, has increased significantly, resulting in frequent illegal parking on the side of public roads. This practice not only disrupts traffic order but also increases the potential for accidents. In this context, the Gresik Regency Transportation Agency has the authority to impose administrative sanctions for illegal parking violations, in accordance with the provisions stipulated in applicable regional regulations and regental regulations.rnThis study employed an empirical legal method with a sociological approach. Data were obtained through interviews with the Gresik Regency Transportation Agency, the Gresik Regency Public Order Agency (Satpol PP), truck drivers, the public, and road users. Data collection techniques included direct observation and literature review, with the study focused on Jalan Raya Deandles and Jalan Raya Gresik-Lamongan, both national roads. The results indicate that sanctions against illegally parked trucks have not been optimal. Enforcement is still limited to verbal warnings due to the constraints of national road status, low driver awareness, and limited facilities. Efforts that have been made include the formation of regional regulations, the construction of a Special Parking Area in Ngawen Village, Sidayu District, well cross-agency coordination for the implementation of joint operations to support the effectiveness of enforcement in the field.

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TRUK YANG PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KABUPATEN GRESIK)