Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perdebatan mengenairnketepatan penentuan jenis dakwaan dalam tindak pidana pembunuhan, khususnyarnterkait kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan pada Desemberrn2024 yang melibatkan salah satu mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Kasusrntersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa serta masyarakat,rnterutama mengenai penggunaan Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati.rnBerdasarkan hal tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini difokuskan padarnbagaimana mengukur ketepatan jenis dakwaan dalam tindak pidana pembunuhanrnserta bagaimana implikasi yuridis penerapan dakwaan tunggal pada tindak pidanarnpembunuhan.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris denganrnpendekatan eksploratif (explorative research). Data diperoleh melalui teknikrnobservasi dan wawancara untuk menggali informasi mengenai praktik penentuanrndakwaan serta persepsi masyarakat terhadap penerapan ketentuan hukum yangrndigunakan dalam kasus pembunuhan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan jenis dakwaan hanya dapatrndicapai apabila jaksa memiliki kemampuan membaca peristiwa hukum secararnjernih, menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang kuat, dan tetap menjagarnobjektivitas hukum di tengah berbagai tekanan. Adapun implikasi yuridisrnpenerapan dakwaan tunggal harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatianrnyuridis, dengan memastikan bahwa dakwaan yang diajukan tidak hanya memenuhirnsyarat formil, tetapi juga materiil, sehingga dapat memberikan kepastian danrnkeadilan hukum.


Deskripsi Lain

This research is motivated by debates regarding the accuracy ofrndetermining the type of indictment in criminal acts of murder, particularly inrnrelation to a murder case that occurred in Bangkalan Regency in December 2024rninvolving a student of Trunojoyo University of Madura. The case sparked pros andrncons among students and the public, especially concerning the application ofrnArticle 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) with the death penalty. Basedrnon this background, the research problem is focused on how to measure thernaccuracy of indictment types in murder cases and the juridical implications ofrnapplying a single indictment in such cases.rnThis study employs an empirical juridical research method with anrnexplorative approach. Data were collected through observation and interviews tornobtain information about the practice of indictment determination well publicrnperceptions of the legal provisions applied in murder cases.rnThe findings show that the determination of indictment types can only bernachieved if prosecutors are able to clearly interpret legal events, build indictmentsrnbased on strong evidence, and maintain legal objectivity amid various pressures.rnThe juridical implication of applying a single indictment must be placed within thernframework of legal prudence, ensuring that indictments meet not only formal butrnalso material requirements, in order to provide legal certainty and justice.

• Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan (studi komparasi pidana Islamdan KUHP.
• HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DALAM RUU KUHP DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP HUKUM PIDANA DAN PERADILAN PIDANA
• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGASUH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS KASUS PEMBUNUHAN BALITA YANG MASIH DALAM PENITIPAN (Studi Kasus PAUD Jannatul Athfaal Samarinda)
• IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• IMPLIKASI YURIDIS BERUBAHNYA LEMBAGADEWANPERTIMBANGAN PRESIDEN MENJADI DEWANPERTIMBANGAN AGUNG TERHADAP SISTEMKETATANEGARAAN DI INDONESIA