sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada fatwa DSN yang terdapat pada poin pertama mengenai ketentuan umum murabahah meliputi produk, uang muka, dan hal yang terkait dengan penjualan yang diberitahukan secara jujur kepada nasabah dan penggunaan akad wakalah. Adapun Poin ketiga mengenai jaminan murabahah, poin kelima dan keenam mengenai penundaan pembayaran murabahah dan bangkrut dalam murabahah juga mengacu pada fatwa DSN. Namun, poin kedua mengenai murabahah pesanan yang di jalankan BPRS SPM tidak sesuai dengan fatwa DSN, karena bank tersebut tidak menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah. Begitu pula poin keempat mengenai utang murabahah juga tidak sesuai dengan fatwa DSN karena terindikasi adanya kredit macet yang merugikan BPRS SPM. 2) Pengambilan margin di BPRS SPM mengacu pada Rapat Tahunan Bank dengan mempertimbangkan margin pesaing dan dihitung menggunakan metode flat yaitu pokok dan margin sama selama masa akad berapapun besaran nominalnya. Dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun. hal ini sama dengan metode yang ada di konvensional. Meskipun secara akad berbeda karena SPM memberitahukan biaya perolehan dan margin yang diinginkan. Untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) dan hal yang tidak diperbolehkan syariat.

• Studi Analisis Penentuan Margin Dalam Produk Pembiayaan Mura>bah}ah Di PT. Bank Muamalat Cabang Surabaya (Darmo)