Hakim, Lukman. 2013.Tinjauan Yuridis terhadap persidangan in absentia dalam perkara bantuan Likuiditas bank indonesia (BLBI) tentang tindak pidana korupsi bank surya. Fakultas hukum universitas Trunojoyo madura. Dosen Pembimbing I Tolib Effendi, SH. MH,dan Dosen Pembimbing II Ahmad Agus Ramdlany, SH. MH. Aspirasi masyarakat untuk usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi telah mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, yaitu dibentuknya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undangundang No. 3 Tahun 1971 tentang Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin komplek. Undang-undang baru tersebut diharapkan dapat lebih efektif memberantas bentuk-bentuk korupsi yang makin canggih, yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta kepentingan masyarakat. Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan terobosan baru, yang mampu menembus halangan konspirasi korupsi dalam pemerintahan. KUHP dan KUHAP dengan pengecualian, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, misalnya ketentuan-ketentuan khusus mengenai keberadaan terdakwa. Kehadiran terdakwa dari awal persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan sangat dibutuhkan. x Dengan kehadirannya, terdakwa bisa menyaksikan persidangan dan melakukan pembelaan atas dakwaan terhadap dirinya. Untuk mengetahui keefektifan undang-undang tersebut, peradilan In Absentia sangat diperlukan. Sementara KUHAP tidak secara jelas mencantumkan, namun secara kias tercantum pada Pasal 64, Pasal 196, dan Pasal 214 KUHAP. Kata Kunci: Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, KUHP, UU Tipikor


Deskripsi Lain

Hakim, Lukman. 2013. Evaluation of Yuridis to conference of in absentia in case of Bank Indonesia Bank Liquidity Fund (BLBI) about Doing Corruption Of Surya Bank. Faculty of law of University of Trunojoyo Madura. 1st Counsellor is Tolib Effendi, SH. MH, and 2nd Counsellor is Ahmad Agus Ramdlany, SH. MH. Society aspiration to the effort eradication of corruption have got serious response of government, that is formed Act No. 31 at 1999 which have been revised with Act No. 20 at 2001. This Act is meant to change Act No. 3 at 1971 about Corruption Eradication Act, which have not suitable to the society development which more and more complex. The new Act expected to be more effective to eradicate corruption at anyforms which more and more sophisticatedly, which inflict a financial and economics loss of state, and also importance of society. The effort eradication of corruption doing need new breakthrough, capable to penetrate barrier of corruption conspiracy in governance. KUHP and KUHAP only that, expected can overcome problems related to corruption doing, such as special rules about attendance of the accused. Attendance of the accused from the beginning conference to reading off of justice decision is very required. So, the accused can witness conference and do defence of assertion to x\'self. To know effectiveness of Act, jurisdiction of In Absentia is very needed. Whereas KUHAP do not clearly mention, but figuratively contained at Section 64, Section 196, and Section 214 KUHAP. Keyword : Jurisdiction Of In Absentia, Doing Corruption, KUHP, KUHAP, Corruption Eradication Act

• Perancangan dan Implementasi Program Aplikasi Ujian Masuk Seleksi Program Minat & Prestasi Universitas Trunojoyo
• Pengaruh Penataran (pelatihan) bagi Anggota Korps Surya Bersinar Terhadap Sisa hasil Usaha
• Peningkatan Pengawasan pada Mutu untuk Mengurangi Produk yang Rusak pada Perusahaan Jati Indah di Pamekasan
• Peranan Pengembangan Produk dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT. Gelora Jaya Surabaya
• Pengaruh pelaksanaan training terhadap peningkatan produktifitas kerja karyawan pada hotel Gripta Kudus