Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat lepas dari jabatan Kepala Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 tentang Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian yang mengedepankan bahan hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian tesis ini: Pertama, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur pemilihan kepala desa bagian dari sistem pemilu. Berbeda dengan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sehingga penyelesaiannya juga berbeda. Kedua, Penyelesaian sengketa terkait proses pemilihan diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat desa. Penyelesaian sengketa terkait hasil perhitungan suara, maka penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini Bupati/Walikota wajib secara hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian Sengketa


Deskripsi Lain

Implementation of village government can not escape from the office of the chief. The village government led by a village chief who selected the rural communities that already have the right to vote. Village elections carried out directly as stipulated in Law No. 6 Year 2014 about the village, PP 43 on the Implementation of the Village Act and Regulation No. 112 of 2014 on the Election of the chief. The method used in this thesis using normative juridical research, the method of research that puts the law library materials. The approach used in this study are: Approach Legislation (Statute Approach) and the conceptual approach (Conseptual Approach). The results of this thesis: First, Law No. 6 of 2014 on the village of village elections did not set a part of the electoral system. Unlike the legislative elections and the local elections. So the solution is also different. Second, Settlement of disputes related to the electoral process completed by the village c ommittee elections. Settlement of disputes related to the results of the vote count, the election dispute resolution by the Regent / Mayor with a grace period of 30 (thirty) days. In this case the Regent / Mayor obliged by law to resolve disputes in village elections as stipulated in Law No. 6 Year 2014. Keywords: Village Head Election and Dispute Resolution

• Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
• Elektronik Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Macromedia Flash (Studi Kasus : Desa Jungkarang)
• PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA MELALUI PERANG
• PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN TANAH PT. KERETA API INDONESIA YANG DIKUASAI WARGA DI KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan)”