Judul dari tesis ini adalah “ASPEK YURIDIS TERHADAP REHABILITASI PECANDU NARKOBA (Analisa Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Republik Indonesia Tentang Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba)”. Adapun latar belakang dari penulisan tesis ini adalah berdasar fakta di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika mendekam di lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah sudah tepat rumusan pasal 103 dengan kata dapat yang digunakan dalam mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkoba? b) Bagaimana pengaturan peradilan dan non peradilan terhadap penetapan rehabilitasi pecandu narkoba? Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Rumusan pasal 103 dengan kata dapat yang digunakan dalam mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkoba kurang tepat, karena dalam pasal 54 menyebutkan kata wajib bagi pecandu untuk direhabilitasi, selain itu perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin pesat, maka dalam pasal 103 harus diperketat dengan mengantikan kata dapat menjadi kata wajib.Kedua, penetapan rehabilitasi pecandu narkoba dengan peradilan diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan penetapan non peradilan diatur dalamperaturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan diatur dalam peraturan bersama tujuh lembaga.


Deskripsi Lain

The title of this thesis is "ON REHABILITATION juridical aspect drug addicts (Analysis of joint regulation Seven Indonesian National Institute On Drug Addicts Rehabilitation Share)". The background of this thesis is based on the facts on the ground show that judges tend to impose a sanction of imprisonment in addicts. As a result, drug addicts languishing in prison without being given a chance to be rehabilitated, so that the rehabilitation has not run optimally The issues examined in this thesis are: a) Is it appropriate article to 103 words can be used in managing the rehabilitation of drug addicts? b) How are the judicial and non judicial determination of the rehabilitation of drug addicts? While the type of research is a normative approach to the concept of law and legislation. The results of this study indicate that: first, the formulation of Article 103 with the word can be used in managing the rehabilitation of drug addicts is less precise, because in Article 54 mentions the word mandatory for addicts to rehabilitation, in addition to the development of drug abuse is rapidly increasing, then in article 103 should be tightened by replacing the word can be said wajib.Kedua, determination of rehabilitation of drug addicts in the justice provided for in Article 127 paragraph (3) of Law number 35 of 2009 on Narcotics, whereas non-judicial determination of the government regulated dalamperaturan number 25 of 2011 on implementation compulsory reporting of drug addicts and regulated in with seven institutions.

• PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK
• FAKTOR HAKIM MEMUTUSKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU NARKOTIKA
• PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA REHABILITASI DI BNNP JAWA TIMUR
• ANAK MENJADI KURIR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERDAGANGAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KRIMINOLOGI KRIMINOLOGI KRIMINOLO
• PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA