Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Penting diketahui bahwa sengketa ekonomi syariah dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu melalui badan Arbitrase. DalamUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang berklausula Arbitrase. Namun kenyataannya terdapat sengketa berklausula Arbitrase yang diadili bahkan diputus oleh sebuah Pengadilan Agama, yaitu perkara nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Fakta di atas menarik perhatian penulis untuk meninjau lebih dalam terkait dasar Pengadilan Agama menerima perkara yang jelas-jelas mengandung perjanjian Arbitrase. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan yaitu: 1) Apa yang mendasari Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase? 2) Apa implikasi hukum atas putusan Pengadilan Agama mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase? Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berkas putusan perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama menerima, mengadili dan memutus perkara yang terikat dalam perjanjian Arbitrase. Yaitu: 1) Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah adalah termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Agama. 2) Karena tidak adanya eksepsi dari pihak tergugat, sehingga diamnya pihak tergugat oleh majelis hakim dipandang setuju untuk merevisi isi perjanjian yang semula melibatkan badan Arbitrase sebagai lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang akan timbul di kemudian hari. 3) karena nilai dan objek sengketa yang tidak terlalu besar untuk diselesaikan di BASYARNAS yang hanya ada satu kantor pusat di Ibu Kota Jakarta. Menurut hasil analisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada, ketiga dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama sebagaimana termaktub di atas tidak relevan atau bertentangan dengan berbagai teori yang ada, sehingga putusan yang dihasilkan secara hukum masih kontroversial dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.


Deskripsi Lain

Amendments to Act No. 7 of 1989 by Act No. 3 of 2006 on the Religious Court asserts that the Court has the absolute authority to adjudicate disputes on sharia economy. It is important that Islamic economic disputes can also be resolved by non-litigation namely through arbitration institution. In Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution asserts that the District Court was not authorized to adjudicate disputes that have clause Arbitration. But in reality there is a dispute that have clause Arbitration prosecuted even decided by a religious court, the case number 882 / Pdt.G / 2010 / PA.Sit. The above facts attract the attention of the author to review deeper about the background of Religious Courts receive a clear case containing the arbitration agreement. In this study, there are two formulas: 1) What was the reason the Religious Courts jurisdiction over disputes that are bound in the arbitration agreement? 2) What are the legal implications of the decision of Religious Courts adjudicate disputes that are bound in the arbitration agreement? This research is classified in this type of research normative or legal research done by researching library materials using the approach of statutory (Statute Approach), and the approach of the case (Case Approach). Primary legal materials used in this study is Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Act No. 3 of 2006 Religious Courts, Act No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power, and files verdict Case Number 882 / Pdt.G / 2010 / PA.Sit. The results of this study indicate that there are three basic things into consideration Religious Court receive, hear and decide cases which are bound in the arbitration agreement. Namely: 1) Because based on Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts, Islamic economic disputes is included in the absolute authority of the Religious Courts. 2) Due to the absence of the defendant's exception, so that the silence of the defendant by the judge deemed to agree to revise the contents of the agreement initially involves the body as an institution chosen Arbitration to resolve disputes that will arise in the future. 3) because of the value and object of the dispute that is not too big to be solved in BASYARNAS that there is only one central office in the capital city Jakarta. According to the results of analysis using a variety of existing theories, the three basic considerations Religious Court judges as set forth above are not relevant or contrary to existing theories, so that the resulting decision is legally still controversial and not legally enforceable.

• KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGADILI SENGKETA YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE