Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi investor asing di bidang investasi tidak langsung dalam perjanjian bangun guna serah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor asing mempunyai kedudukan sebagai pihak sponsor yang melebur ke dalam dan merupakan bagian dari pihak swasta. Investor asing tidak dapat berperan secara langsung sebagai project company karena terkendala dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya mengatur mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal secara umum. Untuk itu, dalam konteks perjanjian kerjasama BOT, maka perlindungan hukum terhadap investor asing hanya terdapat dalam perjanjian yang dibuatnya (sebagai sponsor) dengan project company (swasta) yang melakukan kerjasama BOT dengan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan perjanjian inevestor asing dengan pihak swasta dalam menanamkan modalnya menjadi penting.


Deskripsi Lain

This thesis discusses the legal protection for foreign investors in the field of indirect investment in the wake agreement for the transfer from the standpoint of the legislation. The method used is a normative juridical research method with the approach of legislation (statute approach) and the approach to the concept (conseptual approach). The results of this study indicate that foreign investors have accrued as a sponsor, which merges into and is part of the private sector. Foreign investors can not act directly as project company because it is constrained by Article 5 (2) of Law No. 25 of 2007 on Investment. In addition, Act No. 25 of 2007 on Investment only regulates the investment dispute resolution in general. Therefore, in the context of the BOT agreement, then the legal protection of foreign investors are only contained in the agreement he made (as a sponsor) with a project company (private) which cooperate with the government's BOT. Thus, the presence of foreign inevestor agreements with the private sector to invest becomes important.

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DI BIDANG INVESTASI TIDAK LANGSUNG DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH