Judul dari tesis ini adalah “KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SIRI”. Adapun latar belakang dari penulisan tesis ini adalah Menurut UndangUndang Perkawinan, sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka, Selain itu juga akan menimbukan masalah terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkawinan poligami yg tidak dapat izin, dan dalam mengadili pemberian isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah izin perkawinan poligami dapat diberikan oleh Pengadilan agama setelah perkawinan poligami dilakukan? b) Apakah Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri? Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pemeberian Izin perkawinan poligami setelah perkawinan poligami dilakukan, tergantung atas pertimbangan hakim yang melihat sedikit kekhawatiran yang menyebabkan ketidak harmonisan hidup dalam keluarga. Kedua, Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri, karena penetapan isbat nikah dan perkawinan poligami bagian dari perkawinan, sedangkan perkara perkawinan merupakan kewenagan pengadilan agama.


Deskripsi Lain

The Title of the thesis is "THE AUTHORITY OF THE RELIGIOUS MARRIAGE IN SETTING AFFIRMATIVE AGAINST POLYGAMY MARRIAGE SERIES". The background of this thesis is According to the Marriage Act, before making polygamy polygamist must first obtain permission from the Religious Court by filing an application for the license in the Religious Polygamy. In practice, many people who practice polygamy never take into account the existence of a competent court gave permission for polygamy until they indiscriminately polygamous against their wives, They will also be likely to cause the problems associated with the authority of religious courts in prosecuting polygamous marriage who can not consent, and the judge granting sanctions against polygamy marriage series. The problems studied in this thesis are: a) Is polygamous marriage license may be granted by the Court of religion after marriage, polygamy done? b) Does the Religious authority to issue marriage stipulating sanctions against polygamy series? While the type of research is a normative law by case approach. The results of this study indicate that: first, to grant licenses in polygamous marriages after polygamous marriages, which depends on the consideration of judges who saw a bit of concern that caused disharmony in the family life. Second, the Religious Court authorized to give confirmation determination siri marriage to polygamous marriages, since the establishment of marriage and polygamous marriage isbat part of marriage, while the matter of marriage is authority of religious courts

• KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SIRI