Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten gresik dalam menghadapi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara pada kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan kepala bidang akuntansi dan pertanggungjawaban, seksi akutansi, staff bidang akuntansi, dan kasubbag. keuangan sebagai informan penelitian. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus disiplin komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten gresik dalam menghadapi basis akrual adalah: Penetapan Peraturan Bupati No. 24 tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah, Sosialisasi SAP berbasis Akrual, studi banding ke Pemerintah Kota Semarang, dan Pembuatan sistem aplikasi (SIPKD). Problematika yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten gresik adalah proses penyusutan aset, sistem SIPKD yang belum sempurna, dan resistensi terhadap perubahan. Proses Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Gresik ketika dianalisis menggunakan New Institutionalism Theory, menunjukkan bahwa proses tersebut mengalami gejala institutional isomorphism. Coerchive Isomorphism menjadi faktor utama terjadinya Implementasi SAP berbasis Akrual, hal ini karena adanya desakan dalam bentuk aturan-aturan hukum yang mengikat dan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Faktor coerchive isomorphism ini tidak berdiri sendiri, hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Semarang (mimetic isomorphism) dan melakukan sosialisasi dan pembuatan IT based system yang bekerja sama dengan pihak profesional (normative isomorphism). Kata Kunci: Upaya, Problematika, Isomorphism, Basis Akrual.


Deskripsi Lain

This research aims to know the effort which is done by local government of Gresik regency in facing the finance report arrangement based on accruals The method of collecting data is done by observation, interview at the service of the office of income of financial management and regional assets, with the head of accounting and responsibility, accounting section, staff of accounting, and the head of finances division. The finance as the source of the research. The result of collecting data analysis by using qualitative method and the approach is comparative discipline case study approach. The result in this research shows that the efforts which are done by regional government of Gresik regency in facing based on accruals are: Regulation of Regents Number. 24 in 2014 about Accounting Standards based on Local Government Accruals, Socialization of SAP based on accruals, comparative study to the Government of Semarang, and Making of application system (SIPKD). The problems which are faced by local government of Gresik regency are the process of depreciation of assets, SIPKD system which is not perfect yet, and resistance towards changing. The process of Implementation of SAP based on accruals at Local Government of Gresik regency when analyzed by using New Institutionalism Theory, shows that the process is experiencing symtoms of institutional isomorphism. Coerchive Isomorphism becomes the main factor of SAP Implementation based on accruals, it is because there is insistence in the form of a binding legal rules and enacted by Central Government. This factor of coerchive isomorphism doesn’t stand alone, it is seen from the effort which is done by the Government of Gresik regency using the comparative study to the Government of Semarang (mimetic isomorphism) and doing socialization and making IT based system which work together with the professional parties (normative isomorphism). Key Words: Effort, Problematic, Isomorphism, Accrual Basis.

• UPAYA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN JEMBER
• PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN
• PROBLEMATIKA HUKUM DALAM RUMUSAN PASAL 301 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
• PROBLEMATIKA PASCA PEMBENTUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
• TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 164 DAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN