Pembentukan lembaga negara baru merupakan hal yang wajar dalam sistem kelembagaan Republik Indonesia namun pembentukan lembaga negara baru terkadang akan menimbulkan overlapping kewenangan antar lembaga negara tersebut, seperti halnya pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar yang menambah komplektifitas permasalahan lembaga negara di Republik Indonesia oleh karena itu perlu diadakan penataan kelembagaan Satgas Saber Pungli untuk mengatasi persoalan – persoalan tersebut. Penulisan Skripsi terkait persoalan diatas tersebut adalah menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan mengkaji aturan- aturan yang berlaku dan berkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan menggunakan pendekatan statutes approach, dan pendekatan conceptual approach. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan lembaga negara baru seperti Satgas Saber Pungli harus mempertimbangkan beberapa faktor terhadap fungsi dan mamfaat dibentuknya Satgas Saber Pungi. Selain itu perlunya penataan Satgas Saber Pungli dalam upaya untuk memperkecil persoalan yang kemungkinan akan terjadi terhadap kelembagaan negara dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kata kunci : (eksistensi, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Sistem Ketatanegaraan)


Deskripsi Lain

Forming of new state institute represent fair matter in system institute Republic Of Indonesia but forming of new state institute sometimes will generate kewenangan overlapping between state institute, as does forming Set Of Duty Sweep The Board Illegal charge adding problems of state institute in Republic Of Indonesia therefore require to be performed by settlement of institute Satgas Saber Pungli to overcome problem - problem. Writing of related/relevant Skripsi problem above the to use method research of normative that is with studying order- order going into effect and relate to forming Set Duty Sweep The Board Illegal Charge by using approach statutes, and approach conceptual. As for result of from this research indicate that forming of new state institute like Set of duty sweep the board illegal charge have to consider some factor to and function of forming of Satgas Saber Pungi. Besides the importance of settlement Set of duty sweep the board illegal charge in the effort to minimize problem which possibility will happened to institute of system and state Republic Of Indonesia. Keyword : (existence, Set of duty sweep the board illegal charge, civic system)

• Strategi Komunikasi Radio Karimata FM Dalam Menjaga Eksistensi Brand Image Sebagai Radio Berita
• EKSISTENSI KELUARGA YANG MENIKAH SIRI DALAM MASYARAKAT DESA GILI ANYAR KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN
• EKSISTENSI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KI LEMAH DUWUR DALAM MENYIKAPI KEBERADAAN PASAR MODERN (BANGKALAN PLAZA) DI KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
• KEDUDUKAN DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN POLITIK HUKUM INDONESIA
• EKSISTENSI RITUAL ADAT KEBOAN PADA PETANI USING (Studi Kasus Pada Petani Using Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)