Tujuan penelitian ini untuk menyingkap bagaimana sebenarnya pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada puskesmas. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Hastinapura. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara tidak berstruktur dan observasi yang kemudian dianalisis berdasarkan intrepetasi yang direkam oleh peneliti. Informan terdiri dari para pengelola dana kapitasi JKN di tingkat puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada pengelolaaan dana kapitasi JKN pada dasarnya telah sesuai dengan perpres 32 tahun 2014. Namun pada pelaksanaanya mengalami beberapa kendala, dengan temuan sebagai berikut; (1)pada proses perencanaan; (a)masih kurangnya partisipasi anggaran dari pihak puskesmas, hal ini perlu dilakukan agar perencanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan puskesmas, (b)kurangnya koordinasi pada saat penyusunan anggaran, (c)kurangnya dukungan dari kepala daerah yang ditandai dengan terlambatnya pengesahan APBD, sulitnya SK penetapan besaran alokasi, penetapan pagu anggaran yang masih bersifat tradisional. (2)Pada tahapan pelaksanaan, keterlambatan pengesahan APBD dan SK bendahara dan PPTK dana kapitasi JKN, menjadi penghambat pada proses pencairan. (3)Tahapan penatausahaan dana kapitasi JKN tak lepas dari sumber daya manusia yang melakukan penatausahaan. (4) Pada pemanfaatan dana kapitasi JKN, Kepala puskesmas memiliki kebijakan memberikan jasa pelayanan pada seluruh karyawannya termasuk tenaga sukarelawan yang turut berkontribusi pada pelayanan di puskesmas. (7) Puskesmas juga melaksanakan kegiatan “titipan” yang berupa operasi katarak, pengobataan masal dan sunatan masal. (8) Pada pemanfaatan obat, ada ketidakseimbangan antara anggaran dan kebutuhan sehingga pada beberapa puskesmas terjadi kekurangan obat sedangkan pada sisi lain terjadi kebingungan menghabiskan obat. Adanya temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dana kapitasi JKN puskesmas sangat membutuhkan kontribusi dari Kepala daerah beserta jajarannya yang berupa regulasi penetapan besaran alokasi, dan pagu anggaran, penyediaan dan pemerataan sumber daya manusia yang kompeten menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana kapitasi JKN.


Deskripsi Lain

The purpose of this research is to reveal how the actual management and usage of JKN capitation fund in Puskesmas. The research uses qualitative method with case study design in Hastinapura. The method of collecting data are documentation, unstructured interviews and observations. It also uses interpretative approach analysis method. The informants consisted of the managers of JKN capitation funds at the level of puskesmas and district health offices. The results of the research found that the management of JKN capitation fund basically has been in accordance with Perpres 32 tahun 2014. But in implementation have some obstacles, there are; (1) in the planning process; (a)there is a lack of budgetary participation from the puskesmas, it is necessary to plan according the needs of puskesmas, (b) lack of coordination at preparation of the budgeting, (c) lack of support from heads of regions marked by late APBD approval, SK determination of allocation, determination of budget ceiling that has traditional character. (2) At the implementation stage, the delay of legality APBD and SK of treasurer and PPTK of JKN capitation fund becomes an obstacle at the disbursemen process. (3) The stages of administration of JKN capitation funds can not be separated from the human resources that do the administration. (4) In the utilization of JKN capitation funds, the puskesmas head has a policy of providing services to all employees including volunteers who contribute to services at the puskesmas. (7) Puskesmas also carry out "deposit" activities in the form of cataract surgery, mass medication and mass circumcision. (8) On the use of drugs, there is an imbalance between the budget and the need so that in some puskesmas there is a shortage of drugs whereas on the other hand there is confusion to spend the medicine. These findings indicate that the management of capitation funds of JKN puskesmas is in urgent need of contributions from regional heads and their staffs in the form of regulation of allocation level determination, and budget ceiling, provision and equitable distribution of human resources become an important part in JKN capitation fund management