Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah berkumpulnya para ulama dan cendikiawan muslim seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada hari Sabtu, Tanggal 26 Juli 1975/17 Rajab 1395 H. Fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai wadah musyawarah para ulama untuk menciptakan kehidupan yang Islami, menciptakan ukhwah Islamiyah, mewakili umat Islam dalam kosnsultasi antar umat beragama, dan Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Fatwa MUI memberikan peran yang cukup signifikan bagi masyarakat dan pemerintah, hal ini dapat dilihat dari dijadikannya Fatwa MUI sebagai pedoman masyarakat dalam menjawab permasalahan keseharian yang berkaitan dengan keagamaan. Banyak materi yang diserap dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti masalah syariah, narkotika, perbankan, perwakafan, pornografi dan lainnya. Padahal fatwa MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat, sebab MUI bukanlah lembaga negara, melainkan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk memaparkan eksistensi MUI pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan bagaimana seharusnya penataan MUI pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statue approach (pendekatan perundang-undangan) dan historical approach (pendekatan sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MUI memiliki peranan penting pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi MUI melalui fatwa yang di keluarkan oleh Komisi Fatwa MUI, dimana Fatwa MUI menjadi bagian dari beberapa Undang-Undang, dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat suatu keputusan. Sebaiknya penataan MUI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia harus dilakukan agar keterlibatan fatwa MUI dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kekuatan hukum karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebaiknya MUI menjadi bagian dari Kementerian Agama dikarenakan diantara keduanya apabila ditelusuri memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan dan melestarikan ajaran Agama Islam. Kata Kunci : Majelis Ulama Indonesia, Peranan Majelis Ulama Indonesia, Penataan Majelis Ulama Indonesia


Deskripsi Lain

Indonesian Ulema Council (MUI) is an organization for Muslim clerics and scholars throughout Indonesia. Indonesian Ulema Council was formed on Saturday, On 26 July 1975/17 Rajab 1395 AH. The Function of this organization is a deliberative forum of the scholars to create an Islamic life, creating Ukhwah Islamiyah, representing Muslims in kosnsultasi inter-religious, and as giver fatwa to Muslims and the government, whether requested or not requested. Fatwa MUI provides a significant role for the community and the government, this can be seen from MUI fatwa which is considered as guidance in answering the problems of people that related to religion. Much of the material is absorbed in a number of laws and regulations such as Shariah issues, narcotics, banking, benefaction, pornography and others. Whereas the MUI fatwas have no legal binding force for society, because MUI is not a state agency, but community organizations. Therefore, studies were conducted to expose the existence of MUI on the constitutional system of the Republic of Indonesia and how should the arrangement MUI on the constitutional system of the Republic of Indonesia. The method that is used in this analysis is tehe method of normative The method that is used in this analysis is the method of normative research. The approach used is a statue approach (approach legislation) and historical approach(historicalapproach). These results indicate that the MUI has an important role in the constitutional system of the Republic of Indonesia. It can be seen from the existence of the MUI through fatwa issued by MUI Fatwa Commission, where the MUI Fatwa to be part of some of the Act, and made reference to the government in making a decision. Preferably the arrangement of the MUI in the constitutional system of the Republic of Indonesia must be done, so that the MUI fatwa involvement in the constitutional system of the Republic of Indonesia have legal force because it has been governed by legislation. MUI should be the part of the Ministry of Religious Affairs because both of them have the same goal which is to develop and preserve the teachings Islam. Keywords: Indonesian Ulema Council (MUI), the role of the Indonesian Ulema Council, the Planning Indonesian Ulema Council

• KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)
• KEBERADAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
• TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERUAN MAJELIS ULAMA INDONESIA MUI JAWA TIMUR TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL DAN AMERIKA
• Kepatuhan Syariah Akad Rahn (Emas) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Karya Mugi Sentosa Surabaya