Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tahap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Desa di desa Tanean Lanjeng. Peneliti ingin mengevaluasi dan membuktikan secara empiris bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa dari sudut pemerintah desa itu sendiri tentang perencanaan dan pengangaran Anggaran Pendapatan Balanja Dana Desa yang kini peraturannya sudah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, riset ini bertujuan memberikan solusi sederhana mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar sehingga tujuan anggara bisa tercapai. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus dalam menganalisa data. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yakni wawancara tidak terstruktur, observasi, serta studi dokumentasi. Kesimpulan penelitian berdasarkan temuan peneliti dilapangan mencakup delapan hal, yaitu: (1) Pelaksanaan Musrembangdes hanya dilakukan sebagai acara ceremonial tahunan. (2) Pengajuan usulan perencanaan yang akan dibuat untuk RPJMDesa, RKPDesa hanya ditentukan oleh kepala desa dan aparat desa. (3) Kurang pahamnya fungsi, tugas dan tanggung jawab jabatan aparatur desa.(4) Pembuatan dokumen penting perencanaan seperti RPJMDesa, RKPDesa, APBDes tidak dilakukan oleh pemerintah desa Tanean lanjeng melainkan melibatkan pihak kecamatan. (5) Ketidak efektifan dan pemborosan dana pemerintah ketika sekretaris desa ada dua dalam satu pemerintah desa. (6) Proses penetapan APBDes di desa Tanean lanjeng mengalami keterlambatan. (7) Transparansi APBDesa selama ini tidak ada. (8) Kepala desa dan BPD tinggal tandatangan.


Deskripsi Lain

The purpose of this research is to know how the process and stage of planning and budgeting of Village Government in Tanean Lanjeng village. Researchers want to evaluate and prove empirically how exactly what happens within the scope of village government from the village government\'s own point of view and budgeting of the Village Revenue Fund which is now amended by Law No. 6 of 2014 on Villages. In addition, this research aims to provide a simple solution of the planning process and budgeting is good and correct so that the goal of the budget can be achieved. This research uses interpretive paradigm with qualitative approach and using case study method in analyzing data. Techniques used to obtain data that is unstructured interview, observation, and documentation study. The conclusion of the research based on the findings of field researchers includes eight things, namely: (1) Implementation Musrembangdes only performed as an annual ceremonial event. (2) Submission of proposed planning to be made for RPJMDesa, RKPDesa only determined by village head and village apparatus. (3) lack of understanding of the functions, duties and responsibilities of the village apparatus office (4) The making of important planning documents such as RPJMDesa, RKPDesa, APBDes is not done by the Tanean lanjeng village government but involving the kecamatan. (5) Ineffectiveness and waste of government funds when the village secretary is two in one village government. (6) The process of determining APBDes in Tanean Lanjeng village is delayed. (7) The transparency of APBDesa has not existed. (8) Village head and BPD live signature.