Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar penerbitan sebuah produk, tetapi pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah tidak ada fatwa DSN-MUI yang mengaturnya sehingga legalitas secara syariah masih menjadi pertanyaan. Di dalam PP No.51 Tahun 2011 dan POJK No.31/POJK.5/2016 telah disebutkan bahwa kegiatan usaha Pegadaian dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah. Setiap kegiatan usaha Pegadaian yang dilakukan secara konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa syarat tertentu sehingga legalitasnya tidak lagi diragukan. Skripsi yang berjudul “Legalitas Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Perspektif PP No.51 Tahun 2011 dan POJK No.31/POJK.5/2016” merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam perspektif PP No.51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan POJK No.31/POJK.5/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi mengenai prosedur, syarat dan ketentuan Tabungan Emas Pegadaian Syariah yang selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam perspektif PP No.51 Tahun 2011 memiliki legalitas yang kuat baik dari segi lembaga penerbit sebagaimana Pasal 2 angka (1) maupun kegiatan usaha berdasarkan Pasal 2 angka (2). Sedangkan Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam perspektif POJK No.31/POJK.5/2016 memiliki legalitas yang kuat dari sisi lembaga penerbit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) dan (5), dan dari sisi kegiatan usaha atas dasar Pasal 13 angka (1) dan (2). Tetapi memiliki legalitas yang lemah dari aspek syariah karena terjadi pelanggaran Pasal 13 angka (4) tepatnya poin (b) mengenai prinsip keadilan (‘adl), dan poin (b) karena masih mengandung unsur gharar dan zhulm.


Deskripsi Lain

The Fatwa of Indonesian Council of Religious Scholars (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/ DSN-MUI) is used by sharia financial institutions as the basis publication of a product in Indonesia, unfortunately, there is no fatwa of DSN-MUI that regulate the product of Sharia Pawnshop Gold Savings . At the same time, it has been mentioned in PP No.51 of 2011 and POJK No.31 / POJK.5 / 2016 that the activities of pawnshop business can be done conventionally and sharia. The pawnshop activities of conventional or sharia should obey a certain conditions to avoid any suspicion of legality. This thesis entitled "The Legality of Sharia Pawnshop Gold Savings in Perspective PP No.51/2011 and POJK No.31 / POJK.5 / 2016" is a study that aims to find out how the legality of the Sharia Pawnshop Gold Savings in the perspective of PP No.51/2011 Concerning the Amendment of Legal Entity of Public Corporation (Perusahaan Umum) to Limited Liability Company (Perusahaan Perseroan/ Persero) and POJK No.31 / POJK.5 / 2016 on Pawn Business. The research method applied in this study is a Library Research which qualitatively used juridical-normative approach. The Data was collected in documentation technique regarding the procedure, terms and conditions of Sharia Pawnshop Gold Savings which has been analyzed deductively. The result of this research concludes that the product of Sharia Pawnshop Gold Savings in perspective of PP No.51/2011 has a strong legality in terms of publishing institution as article 2 number (1) as well as business activities based on article 2 number (2). While the Sharia Pawnshop Gold Savings in Perspectives of POJK No.31 / POJK.5 / 2016 has a strong legality from the publishing institution as stated in article 1 number (1) and (5), and from the business side based on article 13 number ( 1) and (2). But it has weak legality from the aspect of sharia because there is a violation of article 13 number (4) precisely point (b) regarding the principle of justice ('adl), and point (b) because it still contains elements of gharar and zhulm.

• ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA ASAS LEGALITAS DALAM HAL TERJADINYA CRIMINA EXTRA ORDINARIA
• PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI PENEROBOSAN TERHADAP ASAS LEGALITAS
• LEGALITAS PRODUK TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF PP NO.51 TAHUN 2011 DAN POJK NO.31/POJK.5/2016
• LEGALITAS VIRTUAL CREDIT CARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA
• PERTA NGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA JENIS BARU