DPD RI merupakan lembaga perwakilan baru yang lahir pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. DPD RI lahir sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah menggantikan lembaga perwakilan daerah sebelumnya yaitu Utusan Daerah. Hal ini meanarik untuk dikaji sebagai penulisan skripsi agar dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi dibentuknya DPD RI. Selain itu, dapat pula diketahui bagaiman kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan dan kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa, pembentukan DPD RI dilatar belakangi oleh tuntutan demukrasi dan pelaksaan otonomi daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam menjalan tugas dan fungsinya terdapat beberapa kelemahan. Kewenangan DPD RI hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR RI yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD RI ikut membahas rancangan undang-undang tersebut serta memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu, DPD RI dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidkan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.


Deskripsi Lain

House of Regional Representative is new institution in Indonesia Parliament which is built at the third amandement of The 1945 Indonesia Constitution. House of Regional Representative is built as the aspiration place of regional society that replace the previous regional representation. It is interesting to explain as the reseach in order to know everything that becomes a background for the establishment of House of Regional Representative. Moreover, we can also know its position in Indonesian constitutional system. This research use normative research method by study of bibliography with statue approach, conceptual approach, historical approach that related to the background of establishment and position of House of Regional Representative in Indonesian constitutional system. The result of this research find that the establishment of House of Regional Representative is because of the democracy demand and implementation of regional autonomy as the house of state that has some weaknesses in does its job and function. The authority of House of Regional Representative just can propose statue plan to Indonesian legislative assembly that related to Regional Autonomy, association of center and region, establishment, unfoldment and affiliation of region.management of natural resource and the other economic resource that related to financial ballancing of center and region. House of regional representative also discuss the draft of law such as the draft of law of the statue budget, the draft of tax, education,etc. Besides that, House of Regional Representative can controll for statue law implementation about : regional autonomy, establishment, unfoldment, and affiliation of region, regional center association, management natural resourch and the others economic resourches, implementation of state budget, tax, education, and religion. Then, deliver the result of controlling toward House of Regional Representative as the consideration.

• EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA