Situs yang memiliki muatan negatif seperti situs yang menawarkan jasa perkawinan online, serta praktik perkawinan secara online yang telah terjadi di Kota Malang merupakan faktor utama yang menjadi pemicu dilakukannya penelitian ini. Hal ini yang menarik untuk diteliti, karena pada umumnya sebuah perkawinan dilakukan disatu tempat dan waktu yang bersamaan, namun pada keberadaan situs perkawinan secara online ini telah mendorong beberapa orang untuk menikah melalui bantuan alat elektronik yang sebelumnya tidak pernah terjadi di jaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan yang diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap keberadaan situs perkawinan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu apakah perbuatan hukum seseorang dibenarkan sesuai norma hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan menggunakan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan situs dan praktik perkawinan secara online yang telah terjadi di Kota Malang melanggar Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) karena para pihak yang menyebarkan situs perkawinan secara online melakukan perbuatan hukum yang di larang undang-undang yang terkait pada isi situs, pemenuhan rukun dan syarat dalam perkawinan, serta praktik perkawinan yang ditawarkan secara online. Kata kunci : Perkawinan, Situs Perkawinan Online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik


Deskripsi Lain

The sites which are have negative content such as sites offering online marriage services, as well as online marriage practices that have occurred in Malang are the main factors that trigger this research. This is interesting to examine, because in general a marriage is done in one place and time at the same time, but at the existence of this online marriage site has encouraged some people to marry through the helping of electronic devices that had never happened in the time of the prophet SAW. Therefore, this study was conducted to find out the arrangement of the law of information and electronic transaction on the existence of online marriage sites. The method of this research used normative research method, which is whether a person’s legal acts are justified according to legal norm. The approach of this research used legislation using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The result of this study indicate that the existence of online marriage sites and practices that have occurred in Malang violate article 17 paragraph (2) and article 27 paragraph (1) because the parties disseminating the online marriage site engage in legal acts which prohibit legislation relating to the content of the site, the fulfillment of the terms and conditions of marriage, and the marriage practices offered online. Keywords: marriage, online marriage site, information act and electronic transaction

• TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
• Interaksi Sosial Isteri Pada Perkawinan Poligami” (Studi Kasus Sosial Antar Isteri Pada Perkawinan Poligami Yang Menetap Dalam Satu Rumah)
• PERCERAIAN DI HADAPAN KEPALA DESA SOKET LAOK KECAMATAN TRAGAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM POLIGAMI YANG PERMOHONAN ITSBAT NIKAHNYA DITOLAK ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl )
• AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN TANPA IZIN WALI NASAB DI KECAMATAN ARJASA KANGEAN KABUPATEN SUMENEP