Sejak pasca reformasi, peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu mengalami dinamika perubahan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Memasuki tahun 2015, terjadi fenomena pilkada dengan pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan tidak pernah diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana dinamika pengaturan pilkada pasca reformasi hingga saat ini dan bagaimana pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal di Indonesia berdasarkan konsep demokrasi dan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif, karena ditujukan pada peraturan perundang-undangan, sehingga erat kaitannya dengan perpustakaan. Selain itu, ada dua pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dinamika perubahan pengaturan perundang-undangan mengenai pilkada disebabkan karena adanya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan pilkada secara demokratis dan dipilih secara langsung oleh masyarakat seperti halnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta diperbolehkannya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur independen sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu, muculnya fenomena pilkada dengan pasangan calon tunggal sejak tahun 2015 yang lalu, secara konstitusional harus tetap dilaksanakan, karena UUD NRI 1945 telah menjamin hak konstitusional warga negara yang dalam hal ini adalah hak untuk dipilih dan memilih. Akan tetapi, pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal harus diupayakan tidak terjadi lagi sebagai bentuk antisipasi adanya rekayasa politik oleh calon petahana atau calon dari partai penguasa yang justru akan merugikan rakyat. Kata Kuci: Demokrasi, Konstitusi, Pilkada, Calon Tunggal


Deskripsi Lain

Since post-reform, the laws on the regional election (Pilkada) in Indonesia have always experienced the dynamics of change in accordance with the situation, conditions and needs of the community. Entering the year 2015, there was a pilkada phenomenon with single candidate pairs that had never happened before and never anticipated in the legislation. Thus, it is necessary to examine how the dynamics of post-reform elections to date and how the election of pilkada with single candidate pairs in Indonesia based on the concept of democracy and the constitution. The research method used in this thesis is the normative research method, because it is directed to the legislation, so closely related to the library. In addition, there are two research approaches used are statutory approach (statute approach) and case approach (case approach). The dynamics of changes in legislative regulation on elections due to the demands of the people to elect the elections in a democratic manner and directly elected by the community as well as the presidential and vice presidential elections, and the permission of regional head and deputy regional heads through independent channels as a form of constitutional rights fulfillment citizen. In addition, the emergence of electoral phenomenon with single candidate pairs since 2015 ago, constitutionally must still be implemented, because the 1945 Constitution has guaranteed the constitutional rights of citizens who in this case is the right to be elected and voted. However, the implementation of pilkada with single candidate pair should be pursued not to happen again as a form of anticipation of political engineering by prospective petahana or candidate from the ruling party which will actually harm the people. Words: Democracy, Constitution, Pilkada, Single Candidate Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator

• PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL DI INDONESIA