Lembaga Ombudsman Republik Indonesia adalah suatu lembaga yang tugas dan kewenangannya sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, pembentukan dari lembaga negara ini diharapkan dapat mencegah terjadinya Korupsi, Nepotisme, dan kolusi namun sampai saat ini peran dari Lembaga Negara ini mash belum memenuhi tujuan awal dibentuknya sehingga perlu adanya penguatan terhadap Eksistensi dari Ombudsman Republik Indonesia untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Penulisan Skripsi terkait persoalan diatas tersebut adalah menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan mengkaji aturan- aturan yang berlaku dan berkaitan dengan Ombudsman Republik Indonesia dengan menggunakan pendekatan statutes approach, dan pendekatan conceptual approach. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Negara Ombudsman Republik Indonesia membutuhkan beberapa penguatan terhadap tugas dan kewenangannya sebagai lembaga negara yang khusus pengawasi pelayanan publik. Selain itu juga membutuhkan penataan lembaga negara untuk memperkecil persoalan yang kemungkinan akan terjadi terhadap kelembagaan negara dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.


Deskripsi Lain

Institute Ombudsman Republic Indonesia is an institute that the assignment and the authority as supervisor of institute public service. Establishing of institute this country is hoped can prevent corruption, nepotism, and collusion, but till now action from institute of this country is not yet fulfill the beginning of establishing purpose, so that need the strengthening to Existence and Ombudsman Republic Indonesia to resolve that issues. The method of this thesis that relate with the issues above uses normative research. Normative research explains the valid rules and relate with Ombudsman Republic Indonesia and use statutes approach and conceptual approach. The finding of this research shows Institute Ombudsman Republic Indonesia need several strengthening to the assignment and the authority as institute country specially supervisor public service, besides need structuring of institute country to belittle the issue that probability occur to institute country and public institutions system Republic Indonesia. Keywords: (Existence, Ombudsman Republic Indonesia, Public institutions system)

• EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA