Pemilihan Kepala Desa adalah ajang pesta demokrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih kepala desa, dengan harapan nantinya kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga desa dapat memajukan dan membangun desa ke arah yang lebih baik. Pesta demokrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai penyempurnaan undang-undang desa terdahulu. Sehingga seluruh rangkaian mulai dari tahapan sampai pelaksanaanya telah diatur dalam ketentuan perundangundangan yang telah ditetapkan. Namun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki sejumlah masalah contohnya ialah karena ditetapkannya batas minimal calon kepala desa yang dapat mendaftar adalah minimal dua orang. Maka dari itu banyak sekali calon yang ingin mendaftar mengajak keluarganya sebagai lawan dalam pemilihan kepala desa, tentu saja lawan tersebut hanya sebagai kamuflase untuk mencari celah dari ketentuan pasal yang mengatur batas minimal calon. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki sejumlah celah. Salah satunya adalah batasan calon minimal calon kepala desa yang diatur minimal dua calon. Kuatnya calon terutama dari calon petahana di suatu desa mengakibatkan seringkali hanya memunculkan satu calon saja sampai akhir batas pendaftaran. Keadaan seperti ini seringakli merupakan celah bagi calon petahana yang ingin maju ke pemilihan kepala desa dengan mengajak keluarga mereka sebagai sebagai lawan samaran atau seringkali disebut dengan calon bayangan. Kejadian seperti ini tentunya akan merugikan warga desa yang bersangkutan karena mereka mau tidak mau harus memilih calon kepala desa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kejadian ini dinilai akan mencederai hak konstitusioanl yang dimiliki oleh setiap warga negara serta prinsip demokrasi. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Batas minimal Calon, Prinsip Demokrasi.


Deskripsi Lain

Village Head Election is a democracy party organized with the aim of selecting the village head, in the hope that the village head elected directly by the villagers can advance and build the village in a better direction. This democracy party is governed by Law No. 6 of 2014 on Village as a refinement of previous village laws. So that the whole series starts from the stages until its implementation has been regulated in the stipulated legislation. However, the issuance of Law Number 6 Year 2014 has a number of problems for example is because the minimum limit of candidates for village head who can register is at least two people. Therefore, many candidates who want to register to invite his family as opposed to the election of the village head, of course the opponent is only as camouflage to find the gap of the provisions of the article that set the minimum limit of candidates. This type of research used in this thesis is normative research, while the approach used is the approach of legislation. The results of this study indicate that in Law Number 6 Year 2014 about the Village has a number of loopholes. One of them is the limit of minimum candidates for village head candidates who are set at least two candidates. The strength of candidates, especially from prospective incumbent in a village result often only raises one candidate only until the end of the registration limit. Such circumstances are often a gap for incumbent candidates who want to advance to the village head elections by referring their families as opposed to pseudonyms or often called shadowy candidates. Such incidents will certainly harm the villagers concerned because they inevitably have to elect a candidate for village head in accordance with the provisions of Law No. 6 of 2014 on the Village and this incident is considered to harm the constitutional rights owned by every citizen and the principle of democracy . Keywords: Village Head Election, Minimum Candidate Limit, Principle of Democracy.

• PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA