Dalam suatu tindak pidana bukan hanya perseorangan atau individu saja yang dapat melakukan tindak pidana, melainkan suatu badan hukum atau biasa disebut korporasi juga dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dewasa ini, korporasi menjadi layak diperbincangkan mengingat banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi.tentunya, dengan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini, perlu adanya suatu aturan. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur pemidanaan bagi korporasi seperti Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beberapa peratutan perundangundangan lainnya. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis sanksi yang diberikan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana denda. namun penerapan sanksi pidana denda tersebut masih menuai pertanyaan apakah penerapan sanksi pidana denda tersebut telah efektif diberlakukan bagi korporasi dan dapat memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh suatu korporasi PT. Giri Jaladhi Wana dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, dimana dalam eksekusinya terdapat suatu permasalahan, dimana PT. Giri yang telah diputus dengan pidana denda sejumlah Rp. 1,3 milyar itu tidak membayar pidana yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Dari pemaparan diatas timbul suatu isu hukum yaitu bagaimana efektivitas pidana denda bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas pidana denda bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana, adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini adalah Melihat pada kasus PT. Giri yang melakukan tindak pidana korupsi, dimana korporasi tersebut tidak membayar pidana denda yang telah ditetapkan, sehingga pidana denda disini tidak efektif diberlakukan bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Kata Kunci : Efektivitas, Pidana Denda, Korporasi.


Deskripsi Lain

In criminal offense, it is not only a person or individual, a legal entity or it is usually called corporation an also do criminal offense. Nowadays, corporation is worth to talk about because there are many criminal offenses which have been done by corporations. Absolutely, it is because there are many criminal offenses from corporations, the regulation is needed. In Indonesia, there have been legislations which have ruled the punishment for the corporations such as constitution No 31 in 1999 Jo. Constitution No. 20 in 2001 about eradication of corruption, constitution No.32 in 2009 about protection and management of the environment, and other legislations. In legislations of Indonesia, the type of sanction which are given for corporations as the doer of criminal offense is penalty of fine. However, the implementation of fine penalty sanction is still questioned whether fine penalty sanction has been already affective for corporations and whether it can give deterrent effect toward corporation who have done criminal offence. For example, in the criminal offence which has done by the corporation named PT. Giri Jaladhi Wana with verdict of Banjarmasin district court Number 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, that in the execution, there was a problem in which PT. Giri that has been determined fine penalty of Rp 1.3 Billion but the corporation has not paid the fine which had determined by the judge in verdict of permanent legal force. Based on the explanation above, it appears the issue of law, it is how the effectivity of fine penalty for corporations as the doer of criminal offense. Therefore, this research aims to find out about the effectivity of fine penalty for corporations as the doer of criminal offense. The research method which was used for this research was normative law that used statue approach. The result of this research, from the case of PT. Giri that has been done criminal offence, in which the corporation has not paid the determined fine, so that it can be said that the penalty of fine in this case is not effective to be implemented for corporation as the doer of criminal offence. Key Word: Effectiveness, Penalty of Fine, Corporation.

• EFEKTIVITAS PIDANA DENDA BAGI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA