Judul dari tesis ini adalah “PENERAPAN KETENTUAN PENGGELAPAN DAN PENADAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA MIGAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DALAM KASUS PENIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK ILLEGAL”. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah tidak ada suatu kepastian hukum dalam penerapannya Pasal-Pasal berkaitan dengan tindak pidana penimbunan BBM. Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah ketentuan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal 480 KUH Pidana dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal?, b) Apakah ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal? Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Ketentuan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal 480 KUH Pidana serta Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM yang didapat dari illegal truk tangki. BBM yang diakut dalam truk tangki tersebut adalah milik Pertamina, yang ada ditangan pengemudi tangki BBM beserta kernetnya tidak dari perbuatan melawan hukum, diperlakukan seakan-akan BBM tersebut adalah miliknya sendiri, dan dijual kepada Imam Asari selaku pemilk gudang sehingga memenuhi unsur penggelapan. Imam Asari bertindak selaku pembeli BBM illegal milik Pertamina kemudian menjualnya kepada pihak lain, dengan maksud untuk mendapat keuntungan, melalui mengangkut, menjual BBM yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa BBM tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan. Ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal, berdasarkan atas asas lex spesialis derogat lex generalis yakni aturan yang bersifat umum sebagaimana Pasal 372 dan 480 KUHP ditiadakan oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 sebagai aturan yang bersifat khusus


Deskripsi Lain

Summary The title of the thesis is "fraud and fencing APPLICATION IN TERMS OF THE BOOK OF LAW AND CRIME CRIMINAL LAW AND GAS LAW NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND GAS IN CASE OF FUEL OIL hoarders ILLEGAL". The background of this paper is no legal certainty in the application of Articles relating to the crime of hoarding fuel. The problems examined in this thesis are: a) Whether the provisions of Article 372 of the Criminal Code and Article 480 of the Criminal Code can be applied to illegal fuel illegal hoarders, b) What is the provision in Law no. 22 Year 2001 can be applied to illegal BBM illegal stockpile? While type of this research is normative law research with approach of concept and legislation. The results of this study indicate that: The provisions of Article 372 of the Criminal Code and Article 480 of the Criminal Code as well as Article 55 of Law No. 22 of 2001, can be applied to cases of BBM stockpiles obtained from illegal tanker trucks. Diakut fuel in the tank truck is owned by Pertamina, which is in the hands of the driver and its fuel tank kernetnya not of an unlawful act, is treated as if it was his own fuel, and sold to the Imam Asari as pemilk warehouses that meet the elements of embezzlement. Imam Asari act as buyers of illegal fuel Pertamina then sold to other parties, with a view to profit, through transport, sell fuel known or ought to be presumed that the fuel is derived from the crime fencing. The provision of Article 55 of Law no. 22 of 2001 can be applied to the case of illegal fuel hoarders, based on the principle of lex specialis derogat lex generalis namely the general regulation as Article 372 and 480 of the Penal Code abolished by Article 55 of Law No. 22 of 2001 as a special rule Keywords: Application, Destruction And Decreasing, Fuel Oil

• HAK PENGELOLAAN ATAS WILAYAH LAUT DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)
• PENGARUH INDUSTRI MIGAS MOBILE CEPU Ltd (MCL) TERHADAP PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN DAN PENDAPATAN PETANI DESA GAYAM KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
• Strategi Perlawanan FORWAPALA (Forum Warga Peduli Lingkungan dan Agraria) dalam Menolak Rencana Pengeboran Migas oleh PT Lapindo Brantas (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben kabupaten Jombang)
• URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA KHUSUS PADA KELEMBAGAAN MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA
• RANCANG BANGUN PROTOTIPE SMART MONITORING RTD PT100 DENGAN TRANSMITTER BERBASIS ARDUINO (Studi Kasus : PPSDM MIGAS CEPU)

• HAK PENGELOLAAN ATAS WILAYAH LAUT DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)
• PENGARUH INDUSTRI MIGAS MOBILE CEPU Ltd (MCL) TERHADAP PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN DAN PENDAPATAN PETANI DESA GAYAM KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
• PENERAPAN KETENTUAN PENGGELAPAN DAN PENADAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA MIGAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DALAM KASUS PENIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK ILLEGAL
• Strategi Perlawanan FORWAPALA (Forum Warga Peduli Lingkungan dan Agraria) dalam Menolak Rencana Pengeboran Migas oleh PT Lapindo Brantas (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben kabupaten Jombang)
• URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA KHUSUS PADA KELEMBAGAAN MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA