Pendamping desa merupakan seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional baik di Kabupten maupun Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) status pendamping desa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (2) mengetahui bagaimana menempatkan pendamping desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berkaitan dengan kedudukan pendamping desa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Teknik Pegumpulan bahan hukum yakni dengan cara inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendamping desa merupakan tenaga kerja kontrak dibawah naungan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pemerintah mengikat mereka dalam kontrak kerja selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. (2) pendamping desa masih banyak dibebani dengan tugas tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan pemerintahan desa, hal tersebut tidak sesuai dengan tugas Pendamping desa yang di fokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Kata Kunci : Kedudukan, Pendamping desa, Pemerintahan desa


Deskripsi Lain

The village counselor is a person who seeks to develop the independence and welfare of the community by improving knowledge, attitude, skills, behavior, ability, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities and assistance in accordance with the essence of the problems and priorities of the villagers' needs. Village Assistance is carried out by the Provincial Government, Provincial, District, District, Professional Assistance Workers in both the District and District and the Village Community Empowerment Cadres. This study aims to determine: (1) the status of the village counselor based on applicable legislation. (2) knowing how to place village counselors in the village government system based on Law No. 6 of 2014. The research method used is normative legal research. The method of approach in this study is the statutory approach (statute approach) relating to the position of the village counselor based on applicable legislation. Techniques Collection of legal materials that is by way of inventory of legal materials related to research. The results showed that (1) the village facilitators were contract workers under the auspices of the village ministries for the development of underdeveloped regions and transmigration. The Government binds them in the employment contract for a certain period of time as required. (2) village counselors are still heavily burdened with the tasks of managing financial administration and village governance development, it is not in accordance with the tasks of village facilitators who focus on empowering the village community through social learning process. Keywords: Position, Village Assistant, Village Government

• ANALISIS YURIDIS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE
• KEDUDUKAN PASAL 78 KUHP TENTANG DALUARSA PERKARA DIKAITKAN DENGAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN(Studi kasus di Polres Jombang)
• KEDUDUKAN AHLI WARIS M. YUSUF HASIBUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 296/K/AG/2012 BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
• KEDUDUKAN DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN POLITIK HUKUM INDONESIA
• KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA