Gambar atau tulisan dalam badan angkutan seperti truk dan pick up marak berkeliaran di jalan raya. Namun, belum diketahui masuk dalam kualifikasi pornografi atau tidak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pengertian pornografi sudah diatur. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk memperoleh kejelasan kualifikasi gambar atau tulisan pada badan angkutan serta memperoleh kejelasan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa gambar atau tulisan pada badan angkutan masuk dalam kualifikasi tindak pidana pornografi. Dimana pada gambar maupun tulisan tersebut mengandung unsur pornografi. Namun permasalahannya, sanksi atau pertanggungjawaban yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan sanksi atau pertanggungjawaban yang sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, perlu pengaturan lebih jelas lagi tentang bentuk-bentuk pornografi agar tidak terjadi perbedaan tafsir oleh penegak hukum di lapangan. Kata kunci : Pornografi, Kualifikasi, Tindak Pidana


Deskripsi Lain

Image or text that contains elements of pornography in transportation such as truck bodies and pick up rampant wandering on the highway. However, it remains unknown qualify as pornographic or not. Whereas in Law Number 44 Year 2008 concerning the definition of pornography Pornography is set. Therefore, this research to clarify the qualifications pictures or pornographic writings on transport agencies and clarify how the forms of accountability by law enforcement officers. The method used in this study is a normative legal research with the approach of legislation and analytical approach. The results showed that the image or text that contains elements of pornography on transportation entities qualify as a criminal offense of pornography. But the problem, sanction or liability provided by law enforcement officials are not in accordance with the sanctions or liability that has been regulated in Law Number 44 Year 2008 on Pornography. Therefore, it should be more clearly setting the forms of pornography in order to avoid differences in interpretation by law enforcement in the field. Key words: Pornography, Crime, Criminal Matter.

• KUALIFIKASI GAMBAR PEREMPUAN SETENGAH TELANJANG PADA BADAN ANGKUTAN DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI