Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah masalah anggaranTujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bangkalan dalam mengaloksikan anggaran lingkungan hidup (green budgetting) di APBD, permasalahan apa saja yang menghalangi pengalokasian anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk optimalisasi green budgetting tersebut. Green budgetting serta pelaksanaannya di KabupatenBangkalanbelumterlaksanasecaramaksimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalami beberapa permasalahan dalam mewujudkan green budgetting yang memadai yaitu keterbatasan anggaran (APBD) Kabupaten Bangkalan. , komitmen dari pimpinan Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan green budgetting yang memadai,tidak adanya aturan tegas tentang anggaran minimal pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan anggaran tidak melibatkan komunitas peduli/pecinta lingkunganserta kurangnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Optimalisasi Green Budgetting di Kab. Bangkalan dapat dilakukan dengan menambah anggaran, penegasan komitmen Kepala daerah, adanya aturan tegas alokasi anggaran minimal, pelibatan masyarakat dalam perencanaan Green Budgetting serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepala Daerah maupun pemangku kebijakan lainnya dalam membuat kebijakan green budgetting dalam APBD.


Deskripsi Lain

The weak side in the implementation of prominent environmental laws and regulations is the budget problem. The aim to be achieved through this research is to find out how the regional governments, especially Bangkalan Regency, in allocating green budgetting in APBD, what problems prevent the budget allocation for protection and environmental management and how can be taken to optimize the green budgetting. Green budgetting and its implementation in Bangkalan Regency have not been implemented optimally. This study shows that the Bangkalan District Government experienced several problems in realizing adequate green budgeting, namely the limited budget (APBD) of Bangkalan Regency. , the commitment of the leaders of Bangkalan Regency in realizing adequate green budgetting, lack of strict rules regarding the minimum budget for environmental management and budget planning does not involve caring communities / environmentalists and the lack of inter-stakeholder coordination of environmental management. Green Budgetting Optimization in Bangkalan Regency can be done by increasing the budget, affirming the commitment of the Regional Head, the existence of strict rules for the minimum budget allocation, the involvement of the community in planning Green Budgetting and improving coordination among environmental management stakeholders. The results of this study are expected to be an input for the Regional Head and other stakeholders in making green budgetting policies in the APBD.

• MENGUNGKAP GREEN BUDGETING PADA PEMERINTAH DAERAH