Otonomi daerah telah memberikan kebebasan terhadap pemerintahan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi tersebut adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam menumbuh kembangkan daerah diberbagai bidang, dantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirin dan potensi daerah. Dalam rangka mewujudkan asas otonomi tersebut maka perlunya pemimpin daerah yang memahami kondisi daerahnya itu sendiri, akan tetapi dalam pemilihan kepala daerah seringkali hanya digunakan para partai politik untuk ajang perebutan kekuasaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat daerah. Jaminan hak yang diberikan kepada undang-undang digunakan sebagai tameng partai politik agar leluasa mengirim para tokoh nasionalnya menjadi calon kepala daerah. Sehingga menyebabkan pelayanan dan pembangunan daerah tidak berjalan dengan maksimal yang disebabkan minimnya kedekatan dan kepahaman pemimpin daerah terhadap kultur masyarakat lokal. pemilihan calon kepala daerah tidak lagi menjadi kontestasi untuk melahirnya calon pemimpin nasional dan pembangunan suatu daerah, melainkan menjadi ajang perebutan kekuasaan para partai politik lokal. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya revisi UU Pemilihan Kepala daerah dengan menambah persyaratan kepada calon kepala daerah yang memungkinkan setiap dapat berinovasi terhadap pemerintahan daerah sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat lokal.


Deskripsi Lain

Regional autonomy has given a freedom to local governments to take care of their own household affairs. The aim of the autonomy is for the effectiveness and efficiency in developing the regions in various fields, and increasing the service to the community, fostering regional stagnation and potential. In order to realize the principle of autonomy, the necessity for regional leaders to understand the conditions of the region itself, but in regional head elections is often only used by political parties for a power struggle without considering the necessity of the local community. The guarantee of the rights granted to the law is used as a shield for political parties so they are free to send their national leaders to become candidates for regional heads, so the service and regional development do not run optimally due to the lack of closeness and understanding of local leaders towards the culture of local communities. The election of candidates for regional heads is no longer be dispute for the birth of candidates for national leaders and the development of a region, but instead becomes the arena for the seizure power of local political parties. This research method was conducted by applying normative research methods, this study was used the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (conceptual approach) and historical approach (historical approach). The results of this study was indicated that there is a necessity to revise the Law Election for Regional Heads by adding the requirements to regional heads candidates so they enable to innovate to the local government in accordance with the culture and needs of the local community.

• Peranan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sampang
• Hubungan Kausalitas antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Periode 1984-2010.
• ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
• KEWENANGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN PRODUKTIF MENJADI KAWASAN INDUSTRI