Anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, tidak terkecuali anak terlantar. Sebagai Negara hukum, maka Indonesia mengatur tentang perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan No 35 Tahun 2014. Fokus rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan, kemudian bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah apabila dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan belum terlaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan fakta. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Yayasan atau Panti Asuhan yang ada di sekitar Kabupaten Bangkalan, buku-buku, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, kertas dan pulpen. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar untuk memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan telah melakukan beberapa upaya untuk bisa memberikan hak-hak anak terlantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kemudian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak terlantar yaitu membaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin, Perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa, permudah akses bagi anak terlantar untuk memperoleh jaminan kesehatan sekalipun yang belum berada dalam pengasuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Kata Kunci : Anak Terlantar, Perlindungan Hukum, Hak Anak, Jaminan Sosial


Deskripsi Lain

Children have a strategic role in ensuring the survival of nations and countries in the future, including homeless child. As a state of law, Indonesia governs the protection of children under legislation on law number 35 of 2014. The problem in this thesis is how does the execution of legal protection of child homeless to get health insurance in Bangkalan, then how did the goverment act when in the execution of legal protection of homeless child to get health insurance in Bangkalan hasn’t been executed in accordance with positive laws. This thesis uses a type of juridical empirical with fact approach. The source of this thesis is data from social goverment in Bangkalan, foundation, orphanage’s in Bangkalan, books on law and legislation. The next step of gathering data is an interview, observation, and documentation. The instruments of thesis used researchers themselves, intervew guide, camera or handphone, paper and pulpen. Then analysis data is using descriptive analysis. Thesis results concluded that the execution of legal protection of homeless child to get health insurance in Bangkalan it has been done by legislation. Social Goverment in Bangkalan has been doing some trying to give up homeless child’s rights as doing records them, giving away homeless child services and sent to children’s social institutions. But the effort is not fully effective. Then the action that the goverment in order to promote welfare of homeless child is freeing the cost of education for homeless child and poor families, plenty of access to the scholarship, easy access for homeless child to get health insurance even if they are not in social institution and improve society participation. Keywords: Homeless child, Legal Protection, Children’s Rights, Insurance

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS