Anggaran dana desa merupakan dana yang diperoleh oleh pemerintah desa untuk digunakan kepentingan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, anggaran dana desa juga dapat digunakan untuk pembentukan BUMDes yang memiliki tujuan untuk kemajuan masyarakat desa, BUMDes ini sudah seharusnya dikelola dengan baik mengingat anggaran yang digunakan merupakan anggaran dana desa yang salah satunya berasal dari sumbangan masyarakat, namun saat ini masih banyak BUMDes yang hanya sekedar dibentuk namun tidak dikelola dengan baik dan ada juga yang hanya ingin mendapatkan Anggaran dana untuk pembentukan BUMDes saja, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih baik lagi, perlu adanya pertanggngjawaban ang lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Penulisan Skripsi terkait persoalan diatas tersebut adalah menggunakan metode penelitian normative yaitu dengan mengkaji aturan- aturan yang berlaku dan berkaitan dengan Pemerintah Desa, Anggaran Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa,serta Pertanggungjawaban bagi pelaksanaan dan pengawasan BUM Desa. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa dapat diperoleh dari APBN, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Deaerah dan sumbangan masyarakat, pengelolaan Angggaran Dana Desa ini dapat digunakan untuk pembentukan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat. Kemudian masih banyak aparat pemerintah desa yang tidak mengelola BUMDes ini sesuai dengan amanat peraturan Peundang Undangan, sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan BUMDes. Kata kunci : Pemerintah Desa - Anggaran Dana Desa - Badan Usaha Milik Desa - Pengawan dan Pengelolaan Dana Desa


Deskripsi Lain

The budget for village funds is funds obtained by the village government to be used by the community, improving the economy of the community, village budget funds can also be used to establish BUMDes that have the goal of advancing rural communities, BUMDes should be managed properly considering the budget used is a budget One of the villages comes from community contributions, but currently there are still many BUMDes that are only formed but not managed properly and there are also those who only want to get a budget for the establishment of BUMDes, so that there is a need for better supervision, accountability the better for the welfare of the community. Thesis Writing related to the above problem is to use normative research methods, namely by reviewing the applicable rules and relating to the Village Government, Village Fund Budget, Village Owned Enterprises, and Accountability for the implementation and supervision of BUM Desa. The results of this study indicate that the Village Fund Budget can be obtained from the APBN, APBD, Regional Taxes, Deaerah Retribution and community contributions, the management of the Village Fund Budget can be used to establish BUMDes which aims to improve community welfare, the community economy. Then there are still many village government officials who do not manage the BUMDes in accordance with the mandate of the Invitation Law, so there needs to be an increase in supervision and accountability for the management of BUMDes. Key words: Village Government - Village Fund Budget - Village Owned Enterprise - Trustee and Village Fund Management

• Fenomena Pengelolaan Dana Desa
• Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Tuban (Di Tahun Pertama Kucuran Dana Desa)
• PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN (Pembangunan Desa Wilayah Kabupaten Sampang)
• KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANUAJU TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP)
• KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DESA