Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan otonomi kepada desa dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa, sehingga desa dapat memaksimalkan pendapatan asli desa dengan membentuk BUMDes. BUMDes merupakan Badan usaha yang dimiliki desa yang sebagaian besar modalnya dari kekayaan desa yang dipisahkan dan masyarakat, serta dikelola oleh desa dan masyarakat desa. Tujuan pembentukan BUMDes antara lain untuk pengelolaan potensi desa, membuka lapangan pekerjaan didesa, dan meningkatkan pendapatan asli desa. penelitian ini dilkukan di 5 desa yang ada di Kabupaten Pamekasan yakni Desa Bajang, Desa Teja Timur, Desa Kelompang Barat, Desa Tebul Barat dan Desa Pakong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potret BUMDes dalam segi pengelolaan dan perencanaannya serta untuk mengetahui kendala dalam proses pengelolaan dan perencanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret BUMDes Kabupaten Pamekasan dari segi pengelolaan dan perencanaan belum sesuai dengan Permendes PDTT No. 4 tahun 2015 dimana salah satu desa tidak membuat AD/ART, dari struktur organisasinya BUMDes Kabupaten Pamekasan masih merangkap jabatan, dari segi pertanggungjawaban BUMDes Kabupaten Pamekasan membuat laporan akuntansi sederhana dan kendala yang dialami desa dalam pembentukan dan pengelolaannya didasarkan pada SDM yang kurang berkompeten dan kurangnya partisipasi masyarakat akan adanya BUMDes serta kurangnya dana dalam mengembangkan BUMDes.


Deskripsi Lain

Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014 concerning Villages gives autonomy to villages in managing and observing the potential of the village, so that villages can increase village income by making BUMDes.BUMDes is a village owned business entity whose capital is largely from separated village wealth and communities, and is managed by villages and rural communities. The objectives of establishing BUMDes include managing village potential, opening up employment opportunities in villages, and increasing village income. this research was carried out in 5 villages in Pamekasan, namely Bajang Village, East Teja Village, Kelompang Barat Village, Tebul Barat Village and Pakong Village. This study aims to find out the portrait of BUMDes in terms of management and planning and to find out the obstacles in the management and planning process. The results showed that the portrait of the Pamekasan Regency BUMDes in terms of management and planning had not been in accordance with the Permendes PDTT No. 4 of 2015 where one of the villages did not make an AD / ART, from its organizational structure Pamekasan Regency BUMDES still held concurrent positions, in terms of accountability of Pamekasan Regency BUMDes to make simple accounting reports and constraints experienced by the village in its formation and management based on less competent HR and lack of community participation in the existence of BUMDes and lack of funds in developing BUMDes.

• POTRET PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SAMPANG
• POTRET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA SURABAYA
• Efektivitas Pembelajaran Tematik ditinjau dari Kemampuan Guru dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembelajaran di Kelas V SD Muhammadiyah 8 Kecamatan Tulangan
• PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN (Pembangunan Desa Wilayah Kabupaten Sampang)
• Potret Kampung Narkoba Studi Kasus Pada Kampung Narkoba di desa Dalam Kecamatan Dalam Kabupaten Bayangan