Anda belum Log-in!
Silahkan Log in

Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Kamis , 05 November 2026

Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

TRUNOJOYO » Tugas Akhir & Skripsi » Hukum Bisnis Syariah
di-posting oleh 150711100085 pada 2019-08-06 19:29:26  •  103 klik

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK BERLABEL HALAL (STUDI PROSES LABELISASI HALAL PRODUK KOSMETIK DI BALAI BPOM SURABAYA)
REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO.8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION OF HALAL LABELED COSMETICS (STUDY OF HALAL COSMETIC PRODUCT LABELIZATION PROCESS IN BALAI BPOM SURABAYA)

disusun oleh MEIKE REGITA PUTRI


Subyek: KOSMETIK HALAL
HUKUM ISLAM
UUPK
Kata Kunci: LABELISASI
PRODUK KOSMETIK
HALAL

[ Anotasi Abstrak ]

ABSTRAK Penduduk Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam Islam wajib hukumnya untuk mengkonsumsi baik untuk kebutuhan di dalam tubuh ataupun di luar tubuh dengan produk yang halal. Dahulu, kosmetik hanya menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam, seperti tumbuh-tumbuhan. Seiring berkembangnya industri kosmetik dan teknologi, bahan kosmetik dapat dihasilkan dari rekayasa kimia sehingga pembuatannya lebih rumit. Kosmetik yang menggunakan label halal maka proses dan bahannya halal. tetapi banyak ditemukan isu-isu mengenai label halal dalam kosmetik yang sesuai, maka dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai label halal serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syari’ah. Sumber dalam penelitian ini ada tiga, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sementara untuk pengumpulan data menggunakan metode tringulasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, bahwa 1) proses labelisasi halal dalam produk kosmetik tidak terdapat proses yang pasti. Label halal dicantumkan pada produk kosmetik apabila produk tersebut memiliki sertifikat halal dari lembaga yang resmi, yaitu MUI. Dalam proses notifikasi kosmetik, pelaku usaha mengirimkan desain produk kosmetik, dan apabila mempunyai sertifikat halal, maka wajib dicantumkan ke dalam kemasan produk. 2) Berhias diri atau menggunakan produk kosmetik diperbolehkan dalam Islam dengan kegunaan yang sesuai syar’i dan penggunaan kosmetik diharuskan dengan produk kosmetik halal. dalam UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai label halal, bahwa tidak diperbolehkan mencantumkan label halal apabila tidak melewati proses yang telah ditentukan. Kata Kunci: Labelisasi, Produk Kosmetik, Halal  


Deskripsi Lain

ABSTRACT Indonesian population, the majority of whom are Muslim. In Islam it is obligatory to consume both for the needs of the body or outside the body with halal products. In the past, cosmetics only used ingredients found in nature, such as plants. Along with the development of the cosmetics and technology industry, cosmetic ingredients can be produced from chemical engineering so that the manufacture is more complicated. Cosmetics that use halal labels, the process and materials are halal. but there are many issues regarding the label halal in cosmetics accordingly, in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates halal labels and the rights and obligations of consumers and business actors. This study uses descriptive qualitative methods using two approaches, namely normative juridical approach and syari'ah approach. The sources in this study are three, namely primary, secondary, and tertiary data sources. While for data collection using the tringulation method, namely interviews, observation, and documentation. The results of this study, that 1) halal labeling process in cosmetic products there is no definite process. Halal labels are included in cosmetic products if the product has a halal certificate from an official institution, namely MUI. In the cosmetic notification process, business operators send cosmetic product designs, and if they have a halal certificate, they must be included in the product packaging. 2) Self-adornment or using cosmetic products is permissible in Islam with proper usage of syar'i and the use of cosmetics is required with halal cosmetic products. in the Consumer Protection Law regulates the halal label, that it is not permitted to include a halal label if it does not go through a predetermined process. Keywords: Labeling, Cosmetic Products, Halal  

Kontributor: MOHAMMAD HIPNI, S.HI., M.HI
Tanggal tercipta: 2019-07-19
Jenis(Tipe): Text
Bentuk(Format): pdf
Bahasa: Indonesia
Pengenal(Identifier): TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346
No Koleksi: 150711100085


Sumber :
Universitas Trunojoyo Madura

Relasi/Tautan:
Label Halal Produk Kosmetik, Sertifikasi Produk Kosmetik

Ketentuan (Rights) :
2019

 Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)

 File PDF  1. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Cover.pdf - 975 KB
 File PDF  2. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Abstract_TOC.pdf - 309 KB
 File PDF  3. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Chapter1.pdf - 546 KB
 File PDF  4. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Chapter2.pdf - 593 KB
 File PDF  5. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Chapter3.pdf - 310 KB
 File PDF  6. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Chapter4.pdf - 678 KB
 File PDF  7. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Conclusion.pdf - 247 KB
 File PDF  8. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Reference.pdf - 320 KB
 File PDF  9. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-17346-150711100085_Appendices.pdf - 1681 KB


 Dokumen sejenis...

     Tidak ada !

 Dokumen yang bertautan...

     Tidak ada !



 Kembali ke Daftar