Anda belum Log-in!
Silahkan Log in
Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Minggu , 20 April 2025
Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
di-posting oleh 150111100263 pada 2020-02-12 10:08:05 • 183 klik
PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN LAMONGAN
RESPONSIBILITY OF HARD DRINK SALES BASED ON LAMONGAN REGENCY NUMBER 03, 2004 CONCERNING SUPERVISION AND CONTROL
disusun oleh M. IQBAL DZIYAA`URRAHMAN
| Subyek: | Pertanggungjawaban Pidana – Minuman Keras – Peraturan Daerah. |
| Kata Kunci: | Criminal Liability - Liquor - Regional Regulations Pertanggungjawaban Pidana – Minuman Keras – Peraturan Daerah. |
[ Anotasi Abstrak ]
ABSTRAK Terdapat aturan mengenai penjualan minuman keras baik dalam KUHP, peraturan daerah yang terkait, dan undang-undang lainya. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki perda mengenai minuman keras adalah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pertanggungjawaban terhadap penjualan minuman keras di Kabupaten Lamongan berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 03 tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Penelitian ini menujukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku penjualan minuman keras berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan nomor 03 tahun 2004 bisa dibebankan pada pelaku apabila pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yakni dilarangnya penjualan minuman keras yang memiliki kadar alcohol lebih dari 5% yaitu golongan B atau C dan tanpa izin menjual minuman keras golongan A. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana – Minuman Keras – Peraturan Daerah.
Deskripsi Lain
ABSTRACT There are rules regarding the sale of liquor both in the Criminal Code, related local regulations, and other laws. One of the regencies in Indonesia that has a regulation on liquor is Lamongan Regency. This research was conducted to describe the responsibility for the sale of liquor in the Lamongan Regency based on the Lamongan District Regulation No. 03 of 2004 concerning Supervision and Control of the Distribution of Liquor. This study shows that accountability for perpetrators of alcoholic drinks based on Lamongan District Regulation number 03 of 2004 can be imposed on the offender if the offender violates the provisions of the prohibition on the sale of alcoholic beverages with more than 5% alcohol content, namely group B or C and without permission selling liquor class A. Keywords: Criminal Liability - Liquor - Regional Regulations
| Kontributor | : FIRMAN ARIF PRIBADI S.H.,M.H. |
| Tanggal tercipta | : 2019-10-30 |
| Jenis(Tipe) | : Text |
| Bentuk(Format) | |
| Bahasa | : Indonesia |
| Pengenal(Identifier) | : TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303 |
| No Koleksi | : 150111100263 |
Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)
1. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_COVER.pdf - 643 KB 2. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_ABSTRACT_TOC.pdf - 45 KB 3. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_CHAPTER_1.pdf - 45 KB 4. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_CHAPTER_2.pdf - 80 KB 5. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_CHAPTER_3.pdf - 116 KB 6. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_CONCLUSION.pdf - 18 KB 7. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_REFERENCES.pdf - 76 KB 8. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18303-150111100263_APPANDICES.pdf - 19 KB
Dokumen sejenis...Tidak ada !
Dokumen yang bertautan...- PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA)
- PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN LAMONGAN
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MASA LAMPAU BERDASARKAN ASAS RETROAKTIF
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH NELAYAN DI KABUPATEN SAMPANG
Kembali ke Daftar