Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau kecil dan besar sebanyak 17.504 pulau, dengan luasan panjang garis pantai 95.161 km. Indonesia memiliki wilayah periran yang sangat luas sehingga mampu menjadi salah satu Negara yang bersimpang dengan dua lautan besar dan salah satu jalur terpenting di dunia. Hal ini dikaitkan karena posisi letak geografis wilayah Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya baik dalam segi geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-strategi (Lasabuda, 2013). Letak geografis perairan Indonesia memiliki kedaulatan yang meliputi; perairan pedalaman, nusantara, dan laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pangkal pulau). Disisi lain, terdapat zona tambahan yang dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal dengan hak yang berdaulat atas kekayaan alam (perikanan) didalamnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan perairan Indonesia yang sangat berperan penting dalam distribusi dalam negeri ataupun luar negeri, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan diwilayah perairan (Lasabuda, 2013). Provinsi Lampung terletak pada geografis antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Luas wilayah Provinsi Lampung mencapai 35.376,50 km², memiliki kurang lebih 12 gugus pulau kecil yang termasuk dalam bagian geografis perairan lampung. Wilayah Lampung bagian barat berbatasan langsung dengan Selat Sunda sedangkan dibagian timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Perairan dalam batasan wilayah lampung sangat strategi dalam kegiatan hidrografi, karena berbatasan langsung dengan laut lepas sehingga ramai digunakan kegitan pelayaran (Kusuma et al. 2013). Kegiatan yang dilaksanakan diatas perairan, harus sesuai dengan arahan peraturan yang sudah ada dan mematuhinya. Proses monitoring terhadap kegiatan pelayaran, sangat diperlukan sebagai salah satu antisipasi terhadap bahaya kegiatan, sehingga mampu menjadi dasar keselamatan navigasi. Bahaya yang sering mengancam keselamatan navigasi meliputi kurangnya informasi mengenai kedalaman suatu wilayah perairan, tidak mengikuti kegiatan pelayaran sesuai dengan aturan ataupun tidak memiliki izin layak berlayar, sehingga memungkinkan bahaya yang mampu mengambil nyawa manusia bisa terjadi (Kusuma et al, 2013). Pelaksanaan kegiatan revitalisasi keselamatan navigasi di lapangan sangat kurang, permasalahan tersebut tidak dapat diketahui dengan cepat. Perlu sebuah informan yang mampu membantu dalam keselamatan navigasi baik dalam peta maupun petunjuk navigasi. Revitalisasi Keselamatan Pelayaran di lapangan berdampak pada kurangnya komunikasi dan koordinasi antara petugas di tingkat kota dan provinsi maupun Pusat. Salah satu intansi yang menyediakan informasi keselamatan navigasi dalam bidang hidrografi adalah Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (PUSHIDROSAL), yang menjadi pusat penanganan seluruh kegiatan hidrografi (Pushidrosal, 2018) Pusat Hidrografi Dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (PUSHIDROSAL), memiliki tupoksi sebagai lembaga yang menyelenggaran kegiatan pembinaan hidro-oseanografi yang meliputi survey, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran. Dapat disimpulkan instansi ini berwenang atas penerbitan peta batimetri serta informasi mengenai penampakan fenomena dibawah laut (pendangkalan, penggelaran pipa, penggelaran kabel, pembangunan lepas pantai) dan membuat beberapa peraturan atau rancangan sebagai acuan keselamatan pelayaran (Pushidrosal, 2018)

• IMPLEMENTASI METODE MOVING AVERAGE PADA APLIKASI PENGOLAHAN DATA EKSPOR DAN IMPOR UNTUK MERAMALKAN PENJUALAN
• OPTIMASI KEUNTUNGAN DALAM PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGGRAMMING METODE SIMPLEKS
• PENGOLAHAN DATA MULTIBEAM ECHOSOUNDER STUDI KASUS PERAIRAN LAMPUNG TIMUR (LAMPUNG) MENGGUNAKAN SOFTWARE CARIS HIPS and SIPS 8.1
• PENGOLAHAN DATA HASIL PENANGKAPAN DI DINAS PERIKANAN SUMENEP
• PENGOLAHAN DATA HASIL TANGKAPAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PASONGSONGAN SUMENEP