Diwajibkannya mengkonsumsi makanan halal bagi umat muslim menyebabkan kebutuhan akan konsumsi halal menjadi kebutuhan pokok bagi umat muslim di Indonesia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintahmembentukUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halaluntuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan konsumen Indonesia. Akan tetapi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan keharusan bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki lebel sertifikasi halal, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap produk-produk yang dinilai tidak halal,seperti produk Rokok.Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana dalam penelitian ini berpijak pada Undang-Undang No. 33 Tahun. 2104 Tentang Jaminan Produk Halal.Hasil penelitian ini menunjukan bahwaKandunganrokok yang dinilai membahayakan bagi kesehatan menyebabkan rokok tidak bisa di lebeli halal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal pasal 20 ayat (1), sehinggaproduk rokok dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal dan tetap bisa beredar dan diperdagangkan di Indonesia namun harus mencantumkan label tidak halal, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan produk Halal yang berbunyi “ (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk”.


Deskripsi Lain

Required to consume halal food for Muslims causes the need for halal consumption to become a basic requirement for Muslims in Indonesia. So to meet these needs the government established Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees to provide legal certainty to the public and consumers of Indonesia. However, in accordance with article 4 of Law No. 33 of 2014 concerning halal product guarantees stating the necessity for every product circulating and traded in Indonesia must have a halal certification label, this will greatly affect products that are deemed not halal, such as cigarette products. This research is a library research (library research), using a normative juridical approach which in this study rests on Law No. 33 years old. 2104 Regarding Halal Product Guarantee. The results of this study indicate that cigarette content which is considered harmful to health causes cigarettes cannot be halal as stipulated in the Halal Product Guarantee Law article 20 paragraph (1), so that cigarette products are excluded from submitting a halal certification application and can still circulate and traded in Indonesia but must include non-halal labels, in accordance with Article 26 paragraph (1) and (2) of the Halal Product Guarantee Act that reads "(1) Business actors producing products from materials derived from prohibited ingredients as referred to in Articles 18 and 20 are exempt from applying for halal certification. (2) Business actors as referred to in paragraph (1) must include non-halal information on products ".

• ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK ROKOK
• ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK ROKOK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN (STUDI KASUS PADA PT.EMPAT SEKAWAN MULYA)