ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau berdasarkan asas retroaktif masih menimbulkan polemik. Hal tersebut dikarenakan penggunaan asas retroaktif dianggap melanggar HAM seseorang berkaitan dengan kepastian hukum yaitu tidak dapat dituntutnya seseorang atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin dalam asas legalitas. Jaminan mengenai asas legalitas dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau tidak hanya pada penerapan asas retoraktif saja. Ada beberapa hal substansial lain yang menyebabkan kasus pelanggaran HAM masa lampau di Indonesia tidak kunjung dapat terselesaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harus adanya batasan yang jelas terhadap penggunaan asas retroaktif dalam Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang HAM, pertanggungjawaban bawahan sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998 seharusnya diatur pula regulasinya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk menjamin tidak ada pelaku yang terlepas dari proses pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau berdasarkan asas retroaktif akan berjalan dengan baik apabila Pengadilan HAM mempunyai hukum acara khusus yang terpadu, adanya penguatan Komnas HAM disamping Kejaksaan Agung serta menghidupkan kembali upaya rekonsiliasi baik melalui penyusunan kembali Undang-Undang KKR yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun melalui kebijakan politik rekonsiliasi sebagaimana amanah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006. Kata kunci: asas retroaktif – pertanggungjawaban pidana – penyelesaian pelanggaran HAM.


Deskripsi Lain

ABSTRACT Criminal responsibility in the settlement of human rights violations in the past based on the principle of retroactivity still causes polemic. That is because the use of the retroactive principle is considered to violate a person's human rights related to legal certainty, namely that a person cannot be sued based on a retroactive law as guaranteed in the principle of legality. The guarantee regarding the principle of legality in positive law in Indonesia is regulated in Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 Paragraph (1) of the Criminal Code, and Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The problem of resolving past human rights violations is not only in the application of the rhetorical principle. There are some other substantial matters which have caused cases of past human rights violations in Indonesia to be unresolved. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that there must be clear limits to the use of the retroactive principle in Article 4 and the Elucidation of Article 4 of the Human Rights Act, the responsibilities of subordinates as stipulated in the 1998 Rome Statute should also regulate the regulations in the Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Court Act to ensure that no offender Apart from the process of criminal liability and criminal liability in resolving past human rights violations based on the retroactive principle, it will work well if the Human Rights Court has a special integrated procedural law, the strengthening of the National Human Rights Commission in addition to the Attorney General's Office and reviving reconciliation efforts both through rearranging efforts The TRC Law that is in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and through the political policy of reconciliation as mandated by the Constitutional Court Decision Number 6 / PUU-IV / 2006. Keywords: retroactive principle - criminal liability - settlement human rights violations.

• PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN LAMONGAN
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MASA LAMPAU BERDASARKAN ASAS RETROAKTIF