Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-VI/2006 yang menjadi dasar inkonstitusionalitas aturan khusus perlindungan dignity (martabat) Presiden menyebabkan kekosongan hukum yang mengakibatkan terjadiny tranformasi paradigma publik mengenai aturan khusus martabat Presiden. putusan ini menjadi dasar dipertanyakannya konstitusionalitas perlindungan martabat serta bagaimana konstruksi hukum setelahnya. putusan ini sangat mempengaruhi upaya pemerintahan negara dalam melakukan pembaharuan hukum pidana. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini mencoba mengulas konstitusionalitas perlindungan dignity Presiden dalam perspektif ketatanegaraan dengan berbagai analisis. metode penelitian yang digunakan adalah metode penilitian hukum normatif dengan menggunakan pendekataan peraturaan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK masih membuka ruang untuk dihidupkannya kembali aturan khusus dignity Presiden dengan catatan memuat subtansi yang berbeda serta harus menjamin atasnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. mengingat konstitusi, hukum internsional, maupun peraktek ketatanegaraan dinegara lain mengakui adanya martabat Presiden. bentuk pengaturan khusus martabat Presiden dimasa mendatang dapat dimuat dalam RKUHP ataupun suatu instrumen hukum khusus lembaga kepresidenan yang sampai saat ini belum ada.


Deskripsi Lain

The decision of the Constitutional Court Number 013-022 / PUU-VI / 2006 which forms the basis of the unconstitutionality of special rules for the protection of President's dignity causes a legal vacuum that results in a transformation of the public paradigm concerning the special rules of Presidential dignity. this certainly will affect the efforts of the state government in reforming criminal law. In this regard, this study tries to review the constitutionality of the protection of Presidential dignity from a constitutional perspective with various analyzes. The research method used is a normative legal research method using a regulatory, conceptual, and comparative arrangement. the results of the study indicate that the Constitutional Court's ruling still leaves room for reviving the special rules of Presidential dignity with a note containing different substance and must guarantee certainty, usefulness, and justice. bearing in mind the constitution, international law, and state administration practices in other countries recognize the dignity of the President. special forms of Presidential dignity in the future can be included in the RKUHP or a special legal instrument of the Presidential institution which until now has not been established.

• KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN DIGNITY PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN