ABSTRAK Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai BP Migas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional. kemudian tugas dan fungsi beralih kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. namun mengenai pembentukan SKK Migas terdapat penyimpangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum kelembagaan minyak dan gas bumi indonesia. Pembentukan dari SKK Migas telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh BP Migas dan SKK Migas adalah sama. dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 menghendaki penguatan BUMN sebagai pemegang lisensi atau kuasa pertambangan untuk mengelola sektor hulu dan berperan penting di sektor hilir migas. pengelolaan Minyak dan Gas Bumi harus diserahkan kepada perusahaan negara (BUMN) di bidang pertambangan minyak dan gas bum bukan dengan dibentuk BHMN ataupun lembaga negara penunjang seperti yang dilakukan dengan membentuk BP Migas ataupun SKK Migas. Kata kunci : Badan Usaha Khusus Migas, Kelembagaan Migas, SKK Migas.


Deskripsi Lain

ABSTRACT In the decision of the Constitutional Court Number 36 / PUU-X / 2012 states that the articles governing BP Migas in Law Number 22 Year 2001 are declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding or stated legal force unconstitutional. then the tasks and functions turn to the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. however, regarding the establishment of SKK Migas there was a deviation from the Constitutional Court's decision No. 36 / PUU-X / 2012. The method used in this research is normative legal research. By using the statutory approach (statue approach). Done by examining the laws and regulations that have to do with the legal issues of Indonesian oil and gas institutions. The formation of SKK Migas has violated the Constitutional Court Decree Number 36 / PUUX / 2012, that the authority possessed by BP Migas and SKK Migas is the same. in the decision of the Constitutional Court Number 36 / PUU-X / 2012 requires strengthening SOEs as licensees or mining authorization to manage the upstream sector and play an important role in the downstream oil and gas sector. Oil and Gas management must be submitted to state-owned companies (BUMN) in the field of oil and gas mining, not by the establishment of BHMN or supporting state institutions as was done by forming BP Migas or SKK Migas. Keywords : Special Oil and Gas Business Entity, Oil and Gas Institution, SKK Migas.

• URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA KHUSUS PADA KELEMBAGAAN MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA