ABSTRAK Penyelenggara negara merupakan elemen penting yang harus ada dalam kehidupan bernegara. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara negara membutuhkan alat-alat perlengkapan negara yang dalam penelitian ini menggunakan istilah lembaga negara. Lembaga negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal sebagai lembaga negara utama (mittelbare organ) dan lembaga negara diluar UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal dengan lembaga negara pendukung (unmittelbare organ). Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan salah satu lembaga negara pendukung yang diatur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI diberi mandat untuk menerima pengaduan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak anak. Namun sebelum adanya KPAI sudah ada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang hadir terlebih dahulu untuk menerima pengaduan masyarakakat dan memberikan perlindungan terhadap hak anak, namun berstatus sebagai lembaga swadaya masyarakat. Istilah “komisi” pada KPAI dan Komnas PA kemudian menimbulkan berbagai macam konflik yang berujung pada perebutan eksistensi dari kedua lembaga tersebut. Sehingga perlu dikaji kembali konstitusionalitas pembentukan lembaga perlindungan anak serta mencari solusi terbaik terhadap penataan lembaga perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dengan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan KPAI dan Komnas PA. Sehingga tidak ada tumpang tidih kewenangan karena pada dasarnya lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat merupakan dua hal yang berbeda. namun istilah “komisi” lebih tepat digunakan oleh lembaga resmi yang dibentuk pemerintah, dan untuk menghindari kesalah pahaman antara KPAI dan Komnas PA maka akan lebih baik apabila Komnas PA mengganti nama baru sebagai salah satu wujud penataan lembaga perlindungan anak.


Deskripsi Lain

ABSTRACT The state arrangement is an important element that must exist in the life of the state. In carrying out their duties, state administrators need state equipment so that this research uses the term state institution. State institutions are regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that are known as the main state institution (mittelbare organ) when state institutions out of the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945 are known as supporting state institutions (unmittelbare organs). Indonesian Child Protection Commission (ICPC) is one of the supporting state institutions that is regulated by Constitution of Republic of Indonesia No 35, Year 2014 on the amendments to Republic of Indonesia No 23, Year 2002 about Child Protection, ICPC is mandated to receive society complaints and provide protection for due of children. But before the existence of ICPC, there was already a National Commission of Child Protection (NCCP) that present to receive society complaints and provide protection for due of children. But it is only has a status as a non-governmental organization. The term of "the commission" in the ICPC and NCCP turned out to cause a lot of conflict which resulted in the struggle for the existence of the two institutions. So that it needs to be reviewed again about the constitutionality of the formation of child protection institutions and look for the best solutions for structuring child protection institutions. This study uses Normative legal research, legislation approach and conceptual approach are expected to provide the best solution by reviewing legal entities related to ICPC and NCCP. So that, there is no overlapping authority because basically state institutions and non-governmental organizations are two different things. But the term of "the commission" is more appropriate to be used by official institutions established by the government. Then To avoid misunderstanding between ICPC and the NCCP, it would be better if the NCCP iasupposed to change a new name as one form of structuring the child protection institutions.

• KONSTITUSIONALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK