Salah satu hak tahanan yakni mendapatkan jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemenuhan hak-hak tahanan dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak tahanan di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan, dimana pelaksanaanya berdasarkan Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Penahanan, Undang-undang kesehatan No 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang – undang, dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal pelayanan kesehatan tahanan dilakukan secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif belum berjalan dengan maksimal, faktor penghambat dalam rangka pelaksanaan hak kesehatan tahanan yakni Sumber Daya Manusia khususnya di bidang kesehatan belum merata,pembiayaan pelayanan kesehatan yang belum mencukupi khsususnya pembiayaan pelayanaan kesehatan di Rumah Tahanan perubahan undang-undang dan/atau pembentukan undang-undang yang baru, menjadi fokus utama dari Lembaga Legislatif bersama Pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama-sama berkoordinasi dalam membentuk peraturan-peraturan yang lebih mengatur khusus tentang pelayanan kesehatan tahanan sesuai dengan keadaan perkembangan atau kebutuhan tahanan di Rumah Tahanan. Kata kunci : Pelayanan Kesehatan, Hak Tahanan, dan Rumah Tahanan Negara.


Deskripsi Lain

One of the rights of detainees is to get health insurance. This study aims to determine and explain One of the rights of detainees is to get health insurance. This study aims to determine and explain how the fulfillment of the rights of detainees in the field of health services in the State Detention House and to determine the obstacles or obstacles that affect the implementation and fulfillment of prisoners\\\' rights in the field of health services in the Detention Center, where their implementation is based on the Law Number 58 of 1999 concerning the Requirements and Procedures for the Implementation of the Authority, Duties and Responsibilities of Detention Care, Health Law No. 36 of 2009 and Ministerial Regulation Number 06 of 2013 concerning the Standing Orders of State Penitentiaries and State Detention Centers. The research method used is a normative research method. This study uses the ACT approach, conducted by the use of all laws and regulations that are relevant to the legal issues being addressed. In the case of prisoner health services carried out in a promotive, preventive, curative and rehabilitative manner not yet running optimally, inhibiting factors in the framework of the implementation of prisoners\\\' health rights namely Human Resources especially in the health sector have not been evenly distributed, health service financing has not been sufficiently adequate for the financing of health services at Home The prisoner changes the law and / or the formation of a new law, becomes the main focus of the Legislative Institution together with the Government or the Ministry of Justice and Human Rights to jointly coordinate in establishing more specific regulations regarding prisoner health services in accordance with the state of development or the needs of detainees in Detention Centers. Keywords: Health Services, Prisoners\\\' Rights, and State Detention Centers.

• HAK TAHANAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA