Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan Kabupaten/Kota tidak memilki kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di laut, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tidak berlaku lagi. Berlakunya Undang-Undang tersebut menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perikanan Nomer 45 Tahun 2009 dalam pasal 65 menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan urusan di bidang perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitan ini menunjukan bahwa adanya kotradiktif antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Undang-undang pemerintahan daerah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam di laut sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tidak berlaku. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan di bidang perikanan. saran yang dapat diberikan seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, karena sejatinya daerah merupakan kawasan yang lebih mengetahui potensi sumber daya alam di daerah tersebut. Apabila UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih di jalankan, maka pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kewenangan pengelolaan kelautan dan perikanan dengan melakukan revisi terhadap UU perikanan, sehingga tidak memberikan kekaburan hukum dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.


Deskripsi Lain

The Law No. 23 of 2014 about local government, assert that regency or city has no authority to manage the natural resources at sea, which states in the law article 18 verse 1 the Law No. 32 of 2004 that no longer valid. The law validity raises the uncertainty of authority apportionment between the provincial government and the regency or city government, this is due to the Fisheries Law No. 45 of 2009 in the law article 65 which explains that the government can give duties to local governments (provinces, and regency or city) to carry out matters in the fisheries field. This research is a normative legal research that uses statute of approach, and a historical approach. The data collection uses literary study methods, with both primary and secondary legal substances. It analyzes with approaches that researcher use to answer legal issues in this research. The results of this research indicated that there was a contradictory between the Law No. 23 of 2014 with the Law No. 45 of 2009 about fisheries. In the district government law, the authority owned by the regency or city government on the management activities of natural resources at the sea as stated in Law article 18 verse 1 the Law No. 32 of 2004 did not valid. While in the Law No. 45 of 2009, the government gave the duty to local government to carried out matters in the fisheries field. The given suggestion from the researcher that the government should give flexibility to the region to implement widest autonomy, because the region is actually more aware of the potential natural resources in its area. If the Law No. 23 of 2014 about local government is still on the run, then the government is expected to adjust the maritime and fisheries management authority by conducting revision of the Law fisheries, so it will not give the legal obscurity in maritime and fisheries management.

• KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN